Portal Live Streaming
Berita KPK
Jogja Siaga Bencana
 
FOTO BAKSOS BANTUAN AIR BERSIH DI WILAYAH KEC
FOTO BAKSOS BANTUAN AIR BERSIH DI WILAYAH KEC
FOTO BAKSOS BANTUAN AIR BERSIH DI WILAYAH KEC
FOTO BAKSOS BANTUAN AIR BERSIH DI WILAYAH KEC
FOTO BUBER JRKY 2012 (1)
FOTO BUBER JRKY 2012 (2)
FOTO BUBER JRKY 2012 (3)
FOTO BUBER JRKY 2012 (4)
FOTO BUBER JRKY 2012 (5)
FOTO BUBER JRKY 2012 (6)
FOTO KEGIATAN JRKY DI KONGRES II JRKI (1)
FOTO KEGIATAN JRKY DI KONGRES II JRKI (2)
FOTO KEGIATAN JRKY DI KONGRES II JRKI (3)
FOTO KEGIATAN JRKY DI KONGRES II JRKI (4)
FOTO KEGIATAN JRKY DI KONGRES II JRKI (5)
FOTO KEGIATAN JRKY DI KONGRES II JRKI (6)
FOTO KONSOLIDASI RAKOM JRKY (1)
FOTO KONSOLIDASI RAKOM JRKY (10)
FOTO KONSOLIDASI RAKOM JRKY (2)
FOTO KONSOLIDASI RAKOM JRKY (3)
FOTO KONSOLIDASI RAKOM JRKY (4)
FOTO KONSOLIDASI RAKOM JRKY (5)
FOTO KONSOLIDASI RAKOM JRKY (6)
FOTO KONSOLIDASI RAKOM JRKY (7)
FOTO KONSOLIDASI RAKOM JRKY (8)
FOTO KONSOLIDASI RAKOM JRKY (9)
FOTO PRA DAN KONSOLIDASI RAKOM (1)
FOTO PRA DAN KONSOLIDASI RAKOM (2)
FOTO PRA DAN KONSOLIDASI RAKOM (3)
FOTO PRA DAN KONSOLIDASI RAKOM (6)
Foto Kegiatan Baksos JRKY, Sabtu -8 Okt 2011 (1)
Foto Kegiatan Baksos JRKY, Sabtu -8 Okt 2011 (2)
Foto Kegiatan Baksos JRKY, Sabtu -8 Okt 2011 (3)
Ibu Nunuk Parwati (MMTC-JRKY)
Ketua JRKY menandatangani MoU
Ketua JRKY bersama Ibu Nunuk parwati
Ketua Yay Damandiri menandatangani Mou
Pengurus JRK foto bersama di Hotel Santika
Peserta utusan dari JRKY di Malang Jatim
foto bersama setelah menandatangani Mou
**************************************************************************************************

Masyarakat Penyiaran Dukung First Class Broadcasting Licensing

 

Sejumlahstakeholders bidang penyiaran menyatakan dukungan atas upaya Kementerian Komunikasi dan Informatika menjadikan pelayanan perizinan penyiaran yang prima atau First Class Broadcasting Licensing. Dukungan itu tampak dalam sambutan terhadap inisiatif Kementerian Kominfo dalam Deklarasi Bersama menuju First Class Broadcasting Licensing yang dicetuskan di Denpasar, Bali, Rabu (6/6/2018) pagi.

 

Dukungan stakeholder penyiaran atas inisiatif First Class Broadcasting Licensing berasal dari Dirjen PPI, Dirjen SDPPI, Sekjen Kementerian Kominfo,  Ketua KPI Pusat dan para Ketua asosiasi lembaga penyiaran yaitu ATVSI, ATVNI, PRSSNI, ARSSLI, APMI, APTEKINDO, ICTA, ARTVISI, JRKI, ATVLI dan GO TV Kabel.

Hal itu tercermin dalam pernyataan sejumlah stakeholders penyiaran berikut ini:

“Spirit deklarasi ini adalah sebuah momentum semangat perubahan terhadap pelayanan publik dalam memberikan kontribusi yang kuat dan nyata dari Kemenkominfo dan KPI untuk meningkatkan kualitas proses pelayanan perizinan penyiaran. Semoga dengan pelayanan perizinan ke sistem online dapat memberi berbagai manfaat dan kemudahan bagi masyarakat.” - Ketua KPI, Yuliandre Darwis

“Deklarasi sistem proses percepatan perizinan dengan sistem digital online, sangat membantu kemudahan dalam proses perizinan bagi teman-teman LPS dan LPK di daerah. Ini menunjukan kesungguhan pemerintah dalam hal ini Kementrian Kominfo dalam peningkatan pelayanan perizinan bagi masyarakat Indonesia Kemudahan dalam perizinan akan meningkatkan eksistensi radio dan televisi di daerah dalam upaya meningkatkan kecerdasan Bangsa dan kesejahteraan masyarakat. Sehingga Indonesia kelak dapat menjadi Baldatun Thayyibatun wa Robbun Ghofur. Semoga Alloh memberkahi Segala Upaya Kemenkominfo khususnya dan pemerintah NKRI untuk segala upaya peningkatan pelayanan yang cerdas,cepat dan tepat sasaran.” -Asosiasi Radio dan Televisi Islam Indonesia (ARTVISI)

“Deklarasi dan proses percepatan perijinan melalui sistem online ini pasti memberi dampak yang sangat positif kepada teman-teman TV lokal. Dengan memangkas waktu,tenaga dan biaya,terutama daerah yang jauh dari jangkauan pusat. Sehingga semakin memberi semangat untuk menjaga kearifan dan budaya lokal melalui siaran TV lokal yg bermanfaat untuk masyarakat luas dan menjaga keutuhan bangsa dan negara dalam NKRI.” - Asosiasi Televisi Lokal Indonesia (ATVLI)

“Proses perizinan cepat, mudah, transparan, dan akurat, menjadi modal utama terciptanya ekosistem Penyiaran Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian. Selamat!”  - Candi Sinaga, Sekjen GOTV Kabel Indonesia

“Kami apresiasi dan mendukung secara penuh upaya Kemkominfo dalam merevolusi perizinan di sektor penyiaran yg dimaksudkan memberi daya dukung kepada industri penyiaran dalam meningkatkan daya saing, karena sejatinya, elemen Izin dari pemerintah harus diarahkan sebagai penjaga keseimbangan antara kepentingan publik dan kepentingan pelaku industri. Dengan percepatan proses izin dengan model OSS (Online Single Submission) maka proses perizinan penyiaran yang selama ini terkesan ribet, sangat prosedural, memakan waktu lama dan bepeluang KKN dapat dihindari, sehingga industri bisa lebih fokus dalam pngembangan usahanya.” - Pengurus Pusat Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia ( PP PRSSNI )

“Kami sangat mendukung upaya kemenkominfo melahirkan proses perijinan penyiaran yg praktis, cepat, akuntabel, dan transparan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi sebagai piranti prosesnya.” - Asosiasi Televisi Swasta Indonesia (ATVSI)

“Sudah cukup lama radio komunitas menjalani proses perizinan yang sangat panjang, upaya Kominfo percepatan perizinan sangat tepat dan menjawab salah satu persoalan radio komunitas. Percepatan perizinan akan memberikan kepastian hukum lembaga penyiaran dan membuka jalan terwujudnya penyiaran yang sehat, berbudaya dan mencerdaskan” - Jaringan Radio Komunitas Indonesia (JRKI)

“Percepatan dan penyederhanaan layanan perijinan mewujudkan industri Lembaga Penyiaran Berlangganan yang sehat  dan berkualitas” - Asosiasi Pengusaha Televisi Kabel Indonesia (APTEKINDO)

“APMI sangat mendukung proses percepatan perizinan penyiaran on line dalam rangka membangun Industri Penyiaran Indonesia yang Sehat dan Berkualitas” - Muharzi Hasril, Sekjen Asosiasi Pengusaha Multimedia Indonesia (APMI)

“Sistem perizinan yang cepat, transparan dan berkeadilan akan mewujudkan Lembaga Penyiaran yang bermartabat dimasa yang akan datang” - Indonesia Cable Television Association (ICTA)

“Kami mendukung deklarasi pemerintah dengan semua Asosiasi lembaga penyiaran dan ARSSLI merupakan radio siaran swasta sebagai media yg nasionalis dan humanis sekaligus garda terdepan penangkal hoax.” - Asosiasi Radio Siaran Lokal Indonesia (ARSLI)

“Percepatan perizinan online memudahkan publik mengakses secara transparan, akuntable dan bebas pungli,” - Asosiasi Televisi Nasional Indonesia (ATVNI)

Melihat respons stakeholders Menteri Kominfo Rudiantara menyatakan dukungan itu sebagai komitmen bersama untuk memastikan layanan perizinan yang lebih baik. “Ayo kita permudah proses-proses perizinan, karena dengan mempermudah proses perizinan  mempercepat penyediaan lapangan pekerjaan di Indonesia. Ayo kita lakukan sama-sama untuk kepentingan bersama dan kepentingan industri penyiaran baik televisi maupun radio,” katanya.

Sumber beria: https://beritajowo.com/

 

 
Badan Hukum JRKY
Pendapat anda tentang Badan Hukum untuk Jaringan Radio Komunitas Yogyakarta (JRKY)
 
Who's Online
We have 56 guests online
Diskusi
___________________________ Obrolan/Diskusi seputar Perkembangan/Kemajuan Rakom. Komentar yang melanggar norma etika, kesusilaan, menyinggung SARA, menimbulkan konfrontasi,dll akan DIHAPUS

LINK Situs Iklan akan DIHAPUS

Pengunjung
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday104
mod_vvisit_counterYesterday82
mod_vvisit_counterThis week364
mod_vvisit_counterLast week455
mod_vvisit_counterThis month1811
mod_vvisit_counterLast month5483
mod_vvisit_counterAll days3694736

We have: 56 guests online
Your IP: 54.225.59.14
 , 
Today: Sep 19, 2018
Yogyakarta Tempo dl
image