Portal Live Streaming
Berita KPK
Jogja Siaga Bencana
 
FOTO BAKSOS BANTUAN AIR BERSIH DI WILAYAH KEC
FOTO BAKSOS BANTUAN AIR BERSIH DI WILAYAH KEC
FOTO BAKSOS BANTUAN AIR BERSIH DI WILAYAH KEC
FOTO BAKSOS BANTUAN AIR BERSIH DI WILAYAH KEC
FOTO BUBER JRKY 2012 (1)
FOTO BUBER JRKY 2012 (2)
FOTO BUBER JRKY 2012 (3)
FOTO BUBER JRKY 2012 (4)
FOTO BUBER JRKY 2012 (5)
FOTO BUBER JRKY 2012 (6)
FOTO KEGIATAN JRKY DI KONGRES II JRKI (1)
FOTO KEGIATAN JRKY DI KONGRES II JRKI (2)
FOTO KEGIATAN JRKY DI KONGRES II JRKI (3)
FOTO KEGIATAN JRKY DI KONGRES II JRKI (4)
FOTO KEGIATAN JRKY DI KONGRES II JRKI (5)
FOTO KEGIATAN JRKY DI KONGRES II JRKI (6)
FOTO KONSOLIDASI RAKOM JRKY (1)
FOTO KONSOLIDASI RAKOM JRKY (10)
FOTO KONSOLIDASI RAKOM JRKY (2)
FOTO KONSOLIDASI RAKOM JRKY (3)
FOTO KONSOLIDASI RAKOM JRKY (4)
FOTO KONSOLIDASI RAKOM JRKY (5)
FOTO KONSOLIDASI RAKOM JRKY (6)
FOTO KONSOLIDASI RAKOM JRKY (7)
FOTO KONSOLIDASI RAKOM JRKY (8)
FOTO KONSOLIDASI RAKOM JRKY (9)
FOTO PRA DAN KONSOLIDASI RAKOM (1)
FOTO PRA DAN KONSOLIDASI RAKOM (2)
FOTO PRA DAN KONSOLIDASI RAKOM (3)
FOTO PRA DAN KONSOLIDASI RAKOM (6)
Foto Kegiatan Baksos JRKY, Sabtu -8 Okt 2011 (1)
Foto Kegiatan Baksos JRKY, Sabtu -8 Okt 2011 (2)
Foto Kegiatan Baksos JRKY, Sabtu -8 Okt 2011 (3)
Ibu Nunuk Parwati (MMTC-JRKY)
Ketua JRKY menandatangani MoU
Ketua JRKY bersama Ibu Nunuk parwati
Ketua Yay Damandiri menandatangani Mou
Pengurus JRK foto bersama di Hotel Santika
Peserta utusan dari JRKY di Malang Jatim
foto bersama setelah menandatangani Mou
**************************************************************************************************

Lembaga Penyiaran Khusus di Revisi UU Penyiaran Membahayakan

Keberadaan Lembaga Penyiaran Khusus (LPKh) dalam revisi Undang Undang Penyiaran oleh Komisi I DPR dianggap membahayakan ranah frekuensi publik. Melalui LPKh, partai politik diberi kesempatan menyebarkan propaganda di saluran publik yang seharusnya bebas dari kepentingan apapun. Hal ini diungkapkan dosen Kajian Media Departemen Ilmu Komunikasi Universitas Indonesia (UI) yang juga anggota panelis calon direktur Lembaga Penyiaran Publik (LPP) TVRI Nina Mutmainnah Armando dalam ‘Dengar Pendapat dan Masukan Publik tentang LPP TVRI di Masa Depan” di DI Yogyakarta, Rabu (6/9).

“Meski belum disahkan, LPKh sudah disepakati oleh Badan Legislatif DPR. Masuknya LPKH ini memungkinkan partai politik untuk memiliki lembaga siaran baik televisi maupun radio sendiri. Selain partai, lembaga negara dan kementerian juga berhak memiliki LPKH,” jelas Nina.

Menurut Nina, dengan LPKh, partai politik dapat menyebarkan berbagai propaganda secara masif kepada masyarakat melalui frekuensi publik yang seharusnya netral. Dalam alam demokrasi, keberadaan LPKH yang dimanfaatkan partai sangat mencederai nilai-nilai kebebasan.

Bukan hanya itu, dengan hadirnya LPKH, partai politik memiliki peluang bekerja sama dengan LPP menggunakan jalur penyiaran publik untuk kepentingannya.

“Sebagai akademisi, kami lawan kehadiran LPKH. Karena dia akan menjadikan frekuensi publik penuh kepentingan politik, golongan, maupun kelompok tertentu,” kata Nina.

Ketua Dewan Pengawas LPP TVRI Arif Hidayat Thamrin menyatakan TVRI akan memperkuat struktur organisasi dan perannya. Ke depan, LPP TVRI ditantang memperbarui teknologi dan sumber daya manusianya serta kualitas tayangan yang lebih inovatif tentang budaya, seni, acara anak-anak, dan berita.

“Terkait teknologi dan SDM-nya ini mutlak harus segera dipenuhi. Sebab ada peluang TVRI menjadi pengelola tunggal multipleks atau single mix siaran digital seperti diamanatkan Undang Undang Penyiaran. Ini sedang kami dorong terus di DPR,” ujar Arif.

 

TVRI juga memiliki hak menyewakan kanal kepada lembaga penyiaran digital swasta dan bisa menerima pemasukan untuk meringankan beban negara.

Sumber berita :https://www.gatra.com/

 
Badan Hukum JRKY
Pendapat anda tentang Badan Hukum untuk Jaringan Radio Komunitas Yogyakarta (JRKY)
 
Who's Online
We have 44 guests online
Diskusi
___________________________ Obrolan/Diskusi seputar Perkembangan/Kemajuan Rakom. Komentar yang melanggar norma etika, kesusilaan, menyinggung SARA, menimbulkan konfrontasi,dll akan DIHAPUS

LINK Situs Iklan akan DIHAPUS

Pengunjung
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday1463
mod_vvisit_counterYesterday2230
mod_vvisit_counterThis week12056
mod_vvisit_counterLast week24363
mod_vvisit_counterThis month78917
mod_vvisit_counterLast month142488
mod_vvisit_counterAll days3269185

We have: 40 guests, 4 bots online
Your IP: 54.198.247.44
 , 
Today: Sep 20, 2017
Yogyakarta Tempo dl
image