Portal Live Streaming
Jogja Siaga Bencana
 
FOTO BAKSOS BANTUAN AIR BERSIH DI WILAYAH KEC
FOTO BAKSOS BANTUAN AIR BERSIH DI WILAYAH KEC
FOTO BAKSOS BANTUAN AIR BERSIH DI WILAYAH KEC
FOTO BAKSOS BANTUAN AIR BERSIH DI WILAYAH KEC
FOTO BUBER JRKY 2012 (1)
FOTO BUBER JRKY 2012 (2)
FOTO BUBER JRKY 2012 (3)
FOTO BUBER JRKY 2012 (4)
FOTO BUBER JRKY 2012 (5)
FOTO BUBER JRKY 2012 (6)
FOTO KEGIATAN JRKY DI KONGRES II JRKI (1)
FOTO KEGIATAN JRKY DI KONGRES II JRKI (2)
FOTO KEGIATAN JRKY DI KONGRES II JRKI (3)
FOTO KEGIATAN JRKY DI KONGRES II JRKI (4)
FOTO KEGIATAN JRKY DI KONGRES II JRKI (5)
FOTO KEGIATAN JRKY DI KONGRES II JRKI (6)
FOTO KONSOLIDASI RAKOM JRKY (1)
FOTO KONSOLIDASI RAKOM JRKY (10)
FOTO KONSOLIDASI RAKOM JRKY (2)
FOTO KONSOLIDASI RAKOM JRKY (3)
FOTO KONSOLIDASI RAKOM JRKY (4)
FOTO KONSOLIDASI RAKOM JRKY (5)
FOTO KONSOLIDASI RAKOM JRKY (6)
FOTO KONSOLIDASI RAKOM JRKY (7)
FOTO KONSOLIDASI RAKOM JRKY (8)
FOTO KONSOLIDASI RAKOM JRKY (9)
FOTO PRA DAN KONSOLIDASI RAKOM (1)
FOTO PRA DAN KONSOLIDASI RAKOM (2)
FOTO PRA DAN KONSOLIDASI RAKOM (3)
FOTO PRA DAN KONSOLIDASI RAKOM (6)
Foto Kegiatan Baksos JRKY, Sabtu -8 Okt 2011 (1)
Foto Kegiatan Baksos JRKY, Sabtu -8 Okt 2011 (2)
Foto Kegiatan Baksos JRKY, Sabtu -8 Okt 2011 (3)
Ibu Nunuk Parwati (MMTC-JRKY)
Ketua JRKY menandatangani MoU
Ketua JRKY bersama Ibu Nunuk parwati
Ketua Yay Damandiri menandatangani Mou
Pengurus JRK foto bersama di Hotel Santika
Peserta utusan dari JRKY di Malang Jatim
foto bersama setelah menandatangani Mou
**************************************************************************************************

Anggaran Untuk KPID Digantung

Pemda DIY mengaku kebingungan seputar kewenangan penganggaran kegiatan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID). Pasalnya terdapat dua Undang- undang (UU) yang saling bertentangan.

Dua UU yang saling berseberangan itu adalah UU No 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran serta UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Dalam UU 32/2002 menyebutkan kewenangan KPID berada di daerah dan dibiayai APBD, sedangkan UU 23/ 2014 menegaskan kewenangan untuk penyiaran berada di tingkat pemerintah pusat atau daerah sehingga tidak punya kewenangan untuk penganggaran. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) DIY Rony Primanto mengatakan, ada dua pedoman UU yang bertentangan dan belum ada ketegasan sikap dari pemerintah pusat.

“Daerah masih diberi kesempatan dalam penganggaran sampai dengan perubahan anggaran. Untuk tahun 2018 kewenangan penyiaran tidak lagi berada di daerah, kecuali jika ada tugas pembantuan dari pusat,” katanya, kemarin. Pada saat bersamaan, Pemda - DPRD DIY saat ini dalam proese rekruitmen keanggota KPID DIY untuk periode 2017 - 2020. Sedangkan masa jabatan KPID DIY periode 2014 -2017 berakhir pada 7 Oktober. Rony mengatakan, seputar penganggaran, sebaiknya melakukan pencermatan, ketika proses rekrutmen anggota KPID dilaksanakan sampai terbit Surat Keputusan (SK) Gubernur beserta konsekuensinya terhadap penganggaran.

“Jangan sampai karena Gubernur menandatanganiSKmenimbulkan konsekuensi untuk membiayai dengan APBD, lalu ternyata itu menyalahi UU,” ujar dia. Kepala Bagian Kelembagaan Biro Organisasi Sekda DIY Noviar Rahmad mengatakan, DIY sudah mempunyai Pergub yang mengatur tentang KPID dan KID. “Terkait adanya dua UU yang bertentangan, sampai dengan adanya ketegasan dari pemerintah pusat, kita bisa melaksanakan proses seperti Pergub yang ada. Kita tidak melanggar aturan karena sudah punya regulasi. Kondisi yang sama dihadapi KPID seluruh Indonesia,” jelasnya.

Selain persoalan kewenangan penganggaran, revisi UU Penyiaran yang sedang dibahas pemerintah dan DPR juga memunculkan problematika mengenai keanggotaan KPID. UU 32/2002, yang masih berlaku, menyebut jumlah anggota KPID tujuh orang. Namun dalam draft RUU yang baru, ada pasal menyebutkan KPID anggotanya lima orang. Di tengah persoalan kewenangan penganggaran, Pemda - DPRD DIY saat ini terus melaksanakan tahapan rekruitmen anggota KPID DIY periode 2017-2020.

Komisi A DPRD DIY dan DiskominfoDIY menargetkan Komisioner KPID yang baru bisa ditetapkan dengan Surat Keputusan (SK) Gubernur DIY dan mulai bekerja paling lambat 7 Oktober mendatang.

Ridwan anshori

Sumber berita: http://koran-sindo.com/page/news/2017-05-26/6

 
Badan Hukum JRKY
Pendapat anda tentang Badan Hukum untuk Jaringan Radio Komunitas Yogyakarta (JRKY)
 
Who's Online
We have 87 guests online
Diskusi
___________________________ Obrolan/Diskusi seputar Perkembangan/Kemajuan Rakom. Komentar yang melanggar norma etika, kesusilaan, menyinggung SARA, menimbulkan konfrontasi,dll akan DIHAPUS

LINK Situs Iklan akan DIHAPUS

Pengunjung
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday12486
mod_vvisit_counterYesterday11623
mod_vvisit_counterThis week31981
mod_vvisit_counterLast week49341
mod_vvisit_counterThis month135002
mod_vvisit_counterLast month193574
mod_vvisit_counterAll days3038432

We have: 52 guests, 35 bots online
Your IP: 54.162.220.219
 , 
Today: Jul 27, 2017
Yogyakarta Tempo dl
image