Portal Live Streaming
Berita KPK
Jogja Siaga Bencana
 
FOTO BAKSOS BANTUAN AIR BERSIH DI WILAYAH KEC
FOTO BAKSOS BANTUAN AIR BERSIH DI WILAYAH KEC
FOTO BAKSOS BANTUAN AIR BERSIH DI WILAYAH KEC
FOTO BAKSOS BANTUAN AIR BERSIH DI WILAYAH KEC
FOTO BUBER JRKY 2012 (1)
FOTO BUBER JRKY 2012 (2)
FOTO BUBER JRKY 2012 (3)
FOTO BUBER JRKY 2012 (4)
FOTO BUBER JRKY 2012 (5)
FOTO BUBER JRKY 2012 (6)
FOTO KEGIATAN JRKY DI KONGRES II JRKI (1)
FOTO KEGIATAN JRKY DI KONGRES II JRKI (2)
FOTO KEGIATAN JRKY DI KONGRES II JRKI (3)
FOTO KEGIATAN JRKY DI KONGRES II JRKI (4)
FOTO KEGIATAN JRKY DI KONGRES II JRKI (5)
FOTO KEGIATAN JRKY DI KONGRES II JRKI (6)
FOTO KONSOLIDASI RAKOM JRKY (1)
FOTO KONSOLIDASI RAKOM JRKY (10)
FOTO KONSOLIDASI RAKOM JRKY (2)
FOTO KONSOLIDASI RAKOM JRKY (3)
FOTO KONSOLIDASI RAKOM JRKY (4)
FOTO KONSOLIDASI RAKOM JRKY (5)
FOTO KONSOLIDASI RAKOM JRKY (6)
FOTO KONSOLIDASI RAKOM JRKY (7)
FOTO KONSOLIDASI RAKOM JRKY (8)
FOTO KONSOLIDASI RAKOM JRKY (9)
FOTO PRA DAN KONSOLIDASI RAKOM (1)
FOTO PRA DAN KONSOLIDASI RAKOM (2)
FOTO PRA DAN KONSOLIDASI RAKOM (3)
FOTO PRA DAN KONSOLIDASI RAKOM (6)
Foto Kegiatan Baksos JRKY, Sabtu -8 Okt 2011 (1)
Foto Kegiatan Baksos JRKY, Sabtu -8 Okt 2011 (2)
Foto Kegiatan Baksos JRKY, Sabtu -8 Okt 2011 (3)
Ibu Nunuk Parwati (MMTC-JRKY)
Ketua JRKY menandatangani MoU
Ketua JRKY bersama Ibu Nunuk parwati
Ketua Yay Damandiri menandatangani Mou
Pengurus JRK foto bersama di Hotel Santika
Peserta utusan dari JRKY di Malang Jatim
foto bersama setelah menandatangani Mou
**************************************************************************************************

Revisi UU Penyiaran bisa bikin stasiun TV mati suri

Rencana pemutakhiran Undang-Undang Penyiaran sebagai pengganti UU No. 32 tahun 2002 tentang Penyiaran perlu dikritisi, terutama untuk mengakomodasikan kepentingan industri pertelevisian Nasional.

“Kalau melihat perkembangan terakhir, ini bukan lagi revisi. Tetapi ingin mengubah industri televisi nasional. Saya khawatirnya bukan makin bergairah stasiun TV, tetapi malah menjadi mati suri. Ada pasal-pasal yang bikin industri penyiaran menjadi terancam di rencana perubahan itu,” ungkap Wakil Ketua Asosiasi Televisi Swasta Indonesia (ATVSI) Syafril Nasution kala membuka seminar “Menyelamatkan Industri Penyiaran Nasional” di Jakarta, kemarin.

Diingatkannya, mendirikan stasiun TV membutuhkan padat modal, SDM berkualitas, dan kemampuan teknis.

“Di sisi lain, pendapatan dari TV itu hanya iklan. Kalau dilihat memang belanja iklan tumbuh dobel digit tahun lalu, tetapi semua harus sadar itu nilai kotor belum bersih dipotong diskon dan lainnya. Hanya sekitar 40-an persen yang bisa diserap menjadi nilai bersih. Belum lagi tantangan dari pemain Over The Top (OTT) yang menyedot iklan dari TV. Ditambah ada rencana aturan yang memberatkan industri di rancangan UU Penyiaran, bisa kacau nanti industri penyiaran,” tukasnya.

Menurutnya, kondisi industri eksisting sebenarnya sudah dalam keadaan yang tidak sehat. Di mana tak satu pun LPS Lokal (skala kecil) yang mampu bertahan dalam industri. Biaya operasional yang tinggi, terutama dalam hal penyediaan konten yang berkualitas, serta kesulitan mendapatkan iklan sebagai satu-satunya sumber revenue, menyebabkan mereka tidak bisa eksis.

Dokumen Perubahan
Untuk diketahui, dalam dokumen soal Revisi UU Penyiaran versi 6 Februari 2017 yang sudah banyak beredar di publik terlihat memang isu digitalisasi tengah dibahas.

Rencana pemutakhiran Undang Undang Penyiaran sebagai pengganti UU. No. 32 tahun 2003 tentang Penyiaran pada saat ini sudah mendekati tahap akhir. Rancangan Undang-Undang (RUU) sudah disampaikan oleh Komisi I kepada Badan Legislasi (Baleg) DPR-RI untuk dilakukan pembahasan dan sinkronisasi.

Terdapat beberapa pasal dalam RUU tersebut yang berpotensi “menghancurkan” industri penyiaran, baik yang berasal dari sisi teknis, bisnis, dan legal/regulasi. Sebagai akibat dari “pengingkaran” terhadap sifat-sifat alamiah industri tersebut.

Salah satu potensi kerusakan itu dapat dianalisis dari sisi bisnis. Misalnya, dengan munculnya wacana penetapan multiplekser tunggal (single mux), maka akan terjadi konsekuensi yang luar biasa besar terhadap industri penyiaran.

“Dipisahnya eksistensi infrastruktur dengan konten, akan menyebabkan degradasi yang luar biasa terhadap pelaku industri penyiaran eksisting. Pemisahan itu akan menyebabkan company value merosot dengan drastis, yang akan sangat berbahaya, terutama bagi Lembaga Penyiaran yang sudah terkonsolidasi laporan keuangannya pada perusahaan terbuka,” ungkap Direktur Eksekutif Indonesia ICT Institute Heru Sutadi.

Pakar Komunikasi Politik dari Universitas Pelita Harapan Emrus Sihombing menilai tak ideal juga ada pemaksaan single mux karena semua pemain berpotensi menjadi multiplexer. “Ini kan soal teknologi, kenapa kita batasi. Lagian kalau soal perubahan teknologi ini biarkan saja terjadi alami, kenapa masuk ke hal teknis,” ingatnya.

Mantan Komisioner KPI Dadang Rachmat Hidayat mengingatkan dalam dunia penyiaran isu infrastruktur sangat strategis. “Valuasi kan salah satunya dilihat dari alokasi frekuensi yang dimiliki. Saran saya untuk menentukan pemain Mux itu harus transparan dan akuntabel,” katanya.

Sedangkan Mantan Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq menduga ada salah masukan ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait pola penyelamatan TVRI sebagai lembaga penyiaran sehingga muncul ide yang kontroversial yakni menjadikan statsiun TV pelat merah itu sebagai single Mux.

“Saya kira ada yang salah beri masukan atau tak tuntas kajiannya ke Presiden sehingga muncul pasal yang banyak ditolak soal single mux ini. TVRI kan lagi mau dibangkitkan, tetapi bukan menjadi single mux ini solusinya,” tukasnya.

Diungkapkannya, ada kajian jika TVRI sebagai penyedia infrastruktur memang ada pendapatan mengalir dari sewa aset. Misal untuk area Jabotabek diperkirakan dari biaya sewa 30 stasiun bisa datang Rp 61,2 miliar per tahun. Namun, ini diluar kalkulasi bagaimana mengelola operasional dan hal teknis lainnya. (Baca: Revisi UU Penyiaran)

 

“Di rancangan itu ada amanat single mux harus beli aset pemain lain dalam dua tahun dan lainnya. Itu dana dari mana? Lha APBN saja sekarang lagi dicari nutup kurangnya. Jadi yang punya ide ini (TVRI sebagai single mux) tak komplit infonya ke Pak Presiden,” pungkasnya.(id)

Sumber berita: http://www.indotelko.com/18 mei 2017

 
Badan Hukum JRKY
Pendapat anda tentang Badan Hukum untuk Jaringan Radio Komunitas Yogyakarta (JRKY)
 
Who's Online
We have 29 guests online
Diskusi
___________________________ Obrolan/Diskusi seputar Perkembangan/Kemajuan Rakom. Komentar yang melanggar norma etika, kesusilaan, menyinggung SARA, menimbulkan konfrontasi,dll akan DIHAPUS

LINK Situs Iklan akan DIHAPUS

Pengunjung
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday3906
mod_vvisit_counterYesterday5818
mod_vvisit_counterThis week48151
mod_vvisit_counterLast week18652
mod_vvisit_counterThis month68188
mod_vvisit_counterLast month78577
mod_vvisit_counterAll days3549560

We have: 29 guests online
Your IP: 54.227.51.103
 , 
Today: Dec 16, 2017
Yogyakarta Tempo dl
image