Portal Live Streaming
Berita KPK
Jogja Siaga Bencana
 
FOTO BAKSOS BANTUAN AIR BERSIH DI WILAYAH KEC
FOTO BAKSOS BANTUAN AIR BERSIH DI WILAYAH KEC
FOTO BAKSOS BANTUAN AIR BERSIH DI WILAYAH KEC
FOTO BAKSOS BANTUAN AIR BERSIH DI WILAYAH KEC
FOTO BUBER JRKY 2012 (1)
FOTO BUBER JRKY 2012 (2)
FOTO BUBER JRKY 2012 (3)
FOTO BUBER JRKY 2012 (4)
FOTO BUBER JRKY 2012 (5)
FOTO BUBER JRKY 2012 (6)
FOTO KEGIATAN JRKY DI KONGRES II JRKI (1)
FOTO KEGIATAN JRKY DI KONGRES II JRKI (2)
FOTO KEGIATAN JRKY DI KONGRES II JRKI (3)
FOTO KEGIATAN JRKY DI KONGRES II JRKI (4)
FOTO KEGIATAN JRKY DI KONGRES II JRKI (5)
FOTO KEGIATAN JRKY DI KONGRES II JRKI (6)
FOTO KONSOLIDASI RAKOM JRKY (1)
FOTO KONSOLIDASI RAKOM JRKY (10)
FOTO KONSOLIDASI RAKOM JRKY (2)
FOTO KONSOLIDASI RAKOM JRKY (3)
FOTO KONSOLIDASI RAKOM JRKY (4)
FOTO KONSOLIDASI RAKOM JRKY (5)
FOTO KONSOLIDASI RAKOM JRKY (6)
FOTO KONSOLIDASI RAKOM JRKY (7)
FOTO KONSOLIDASI RAKOM JRKY (8)
FOTO KONSOLIDASI RAKOM JRKY (9)
FOTO PRA DAN KONSOLIDASI RAKOM (1)
FOTO PRA DAN KONSOLIDASI RAKOM (2)
FOTO PRA DAN KONSOLIDASI RAKOM (3)
FOTO PRA DAN KONSOLIDASI RAKOM (6)
Foto Kegiatan Baksos JRKY, Sabtu -8 Okt 2011 (1)
Foto Kegiatan Baksos JRKY, Sabtu -8 Okt 2011 (2)
Foto Kegiatan Baksos JRKY, Sabtu -8 Okt 2011 (3)
Ibu Nunuk Parwati (MMTC-JRKY)
Ketua JRKY menandatangani MoU
Ketua JRKY bersama Ibu Nunuk parwati
Ketua Yay Damandiri menandatangani Mou
Pengurus JRK foto bersama di Hotel Santika
Peserta utusan dari JRKY di Malang Jatim
foto bersama setelah menandatangani Mou
**************************************************************************************************

Agar Lebih Kuat, KPI Harus di Bawah Presiden

Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) memiliki tugas dan posisi penting dalam kehidupan bernegara dan demokrasi. Krusialnya kehadiran dan peranan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) membuat lembaga tersebut dituntut untuk lebih kuat lagi. Oleh sebab itu, KPI sebaiknya melekat dengan lembaga kepresidenan dan berada di bawah Presiden. Usulan ini dikemukakan oleh pakar hukum tata negara Irman Putra Sidin dalam diskusi bertajuk "Revisi Undang-Undang Penyiaran: Relasi Hubungan KPI Pusat dan KPI Daerah" di kantor KPI Pusat di Jakarta Pusat pada Kamis pekan lalu. 

"Secara prinsip, kehadiran KPI sangat penting, karena tidak ada yang dapat menggantikan tugas KPI dalam melakukan pengawasan pada dunia penyiaran," ujarIrman. Ia juga mengingatkan bahwa KPI tidak hanya boleh hadir di tengah masyarakat. Soalnya, KPI memiliki kewenangan yang terkait erat dengan hak konstitusional warga negara yang harus dipenuhi, yakni hak informasi.

Apalagi, lanjut Irman, pilar-pilar dalam kehidupan bernegara dan demokrasi selama 10 tahun terakhir banyak dipengaruhi oleh pers dan lembaga penyiaran. “Karenanya harus ada lembaga yang mengawasi pers dan penyiaran guna mendukung tercapainya tujuan bernegara,” kata Irman. Bagi pakar tata negara dari Universitas Hasanuddin, Makassar, Sulawesi Selatan ini, itulah fungsi KPI yang tak tergantikan oleh lembaga mana pun.

Oleh sebab itu, sebaiknya posisi KPI ditempatkan berada di bawah Presiden dalam proses Revisi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2012 tentang Penyiaran. Ditambah lagi, dalam regulasi itu, kewenangan dan tugas KPI telah disebut secara jelas dan tidak bisa melibatkan campur tangan dari lembaga mana pun, sehingga independensi KPI terjamin. Dengan nantinya berada di bawah Presiden, secara kelembagaan maka KPI akan semakin kuat.

Revisi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2012 tentang Penyiaran memang masuk ke dalam daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2015. Pada pertengahan Januari lalu, anggota Komisi I DPR RI Meutya Viada Hafidz pernah mengatakan bahwa keputusan untuk merevisi UU Penyiaran itu sudah dimasukkan ke Program Legislasi Nasional.

"Tinggal diputus di Bamus (Badan Musyawarah), tapi (Revisi UU ITE dan UU Penyiaran) sudah diputuskan di internal Komisi I," ujar Meutya pada saat itu.

 

Sebagai infomasi, setelah Undang-Undang Penyiaran Nomor 32 Tahun 2002 diberlakukan, jumlah stasiun televisi di Indonesia terus bertambah. Mulai dari TV nasional, TV lokal, TV berjaringan hingga saluran TV berbayar. Data Kementerian Komunikasi dan Informasi pada medio 2014 menunjukkan, 67 persen isi siaran di televisi adalah hiburan. Adapun fungsi informasi, pendidikan dan kontrol serta perekat sosial masing-masing hanya berkisar 10 persen.

Sumber berita: http://www.muvila.com/18 Maret 2015/

 
Badan Hukum JRKY
Pendapat anda tentang Badan Hukum untuk Jaringan Radio Komunitas Yogyakarta (JRKY)
 
Who's Online
We have 53 guests online
Diskusi
___________________________ Obrolan/Diskusi seputar Perkembangan/Kemajuan Rakom. Komentar yang melanggar norma etika, kesusilaan, menyinggung SARA, menimbulkan konfrontasi,dll akan DIHAPUS

LINK Situs Iklan akan DIHAPUS

Pengunjung
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday421
mod_vvisit_counterYesterday159
mod_vvisit_counterThis week1978
mod_vvisit_counterLast week2586
mod_vvisit_counterThis month13501
mod_vvisit_counterLast month23612
mod_vvisit_counterAll days3661240

We have: 52 guests, 1 bots online
Your IP: 54.167.62.170
 , 
Today: Feb 21, 2018
Yogyakarta Tempo dl
image