Portal Live Streaming
Berita KPK
Jogja Siaga Bencana
 
FOTO BAKSOS BANTUAN AIR BERSIH DI WILAYAH KEC
FOTO BAKSOS BANTUAN AIR BERSIH DI WILAYAH KEC
FOTO BAKSOS BANTUAN AIR BERSIH DI WILAYAH KEC
FOTO BAKSOS BANTUAN AIR BERSIH DI WILAYAH KEC
FOTO BUBER JRKY 2012 (1)
FOTO BUBER JRKY 2012 (2)
FOTO BUBER JRKY 2012 (3)
FOTO BUBER JRKY 2012 (4)
FOTO BUBER JRKY 2012 (5)
FOTO BUBER JRKY 2012 (6)
FOTO KEGIATAN JRKY DI KONGRES II JRKI (1)
FOTO KEGIATAN JRKY DI KONGRES II JRKI (2)
FOTO KEGIATAN JRKY DI KONGRES II JRKI (3)
FOTO KEGIATAN JRKY DI KONGRES II JRKI (4)
FOTO KEGIATAN JRKY DI KONGRES II JRKI (5)
FOTO KEGIATAN JRKY DI KONGRES II JRKI (6)
FOTO KONSOLIDASI RAKOM JRKY (1)
FOTO KONSOLIDASI RAKOM JRKY (10)
FOTO KONSOLIDASI RAKOM JRKY (2)
FOTO KONSOLIDASI RAKOM JRKY (3)
FOTO KONSOLIDASI RAKOM JRKY (4)
FOTO KONSOLIDASI RAKOM JRKY (5)
FOTO KONSOLIDASI RAKOM JRKY (6)
FOTO KONSOLIDASI RAKOM JRKY (7)
FOTO KONSOLIDASI RAKOM JRKY (8)
FOTO KONSOLIDASI RAKOM JRKY (9)
FOTO PRA DAN KONSOLIDASI RAKOM (1)
FOTO PRA DAN KONSOLIDASI RAKOM (2)
FOTO PRA DAN KONSOLIDASI RAKOM (3)
FOTO PRA DAN KONSOLIDASI RAKOM (6)
Foto Kegiatan Baksos JRKY, Sabtu -8 Okt 2011 (1)
Foto Kegiatan Baksos JRKY, Sabtu -8 Okt 2011 (2)
Foto Kegiatan Baksos JRKY, Sabtu -8 Okt 2011 (3)
Ibu Nunuk Parwati (MMTC-JRKY)
Ketua JRKY menandatangani MoU
Ketua JRKY bersama Ibu Nunuk parwati
Ketua Yay Damandiri menandatangani Mou
Pengurus JRK foto bersama di Hotel Santika
Peserta utusan dari JRKY di Malang Jatim
foto bersama setelah menandatangani Mou
**************************************************************************************************

Kemerdekaan Pers Terancam dari Dalam

Presiden Joko Widodo tak menghadiri puncak peringatan Hari Pers Nasional 2015, di Batam, Kepulauan Riau, Senin (9/2). Seperti diakui Margiono, Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia, sebagai penanggung jawab acara itu, ketidakhadiran Presiden mengecewakan masyarakat pers di negeri ini. Kekecewaan itu agak terobati dengan kehadiran Wakil Presiden M Jusuf Kalla.

Dalam 10 tahun terakhir, sebenarnya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pun pernah tidak menghadiri puncak peringatan Hari Pers Nasional (HPN) dan juga diwakili Wapres Jusuf Kalla, yaitu tahun 2007, di Samarinda, Kalimantan Timur. Presiden Yudhoyono juga pernah ”mengubah” puncak HPN, yang biasanya dirayakan pada 9 Februari menjadi 11 Februari, karena keinginannya hadir dan menghargai masyarakat pers di Manado, Sulawesi Utara, pada 2013.

Ketidakhadiran Joko Widodo bisa jadi mengecewakan masyarakat pers sebab dia selama ini dikenal sebagai media darling. Kehadirannya di panggung politik nasional, sejak sebelumnya sebagai Wali Kota Solo (Jawa Tengah) dan Gubernur DKI Jakarta, sangat ditopang oleh media massa.

HPN 2015 adalah kesempatan pertama bagi Jokowi sebagai Presiden untuk menunjukkan perhatian dan kedekatannya dengan komunitas pers meski sesungguhnya relasi antara pers dan kekuasaan tidak perlu diwarnai dengan situasi emosional. Kehadiran atau ketidakhadiran Presiden pada puncak perayaan HPN tak mengubah wajah kemerdekaan pers di negeri ini.

Kemerdekaan pers

Kemerdekaan pers bukan dijamin oleh seorang Presiden, melainkan tertera jelas dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 dan Undang-Undang (UU) Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, yang tak mudah diubah-ubah. Bahkan, kemerdekaan pers merupakan bagian dari kedaulatan rakyat, seperti disebutkan pada konsideran menimbang dalam UU Pers, yaitu ”Bahwa kemerdekaan pers merupakan salah satu wujud kedaulatan rakyat dan menjadi unsur yang sangat penting untuk menciptakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang demokratis sehingga kemerdekaan mengeluarkan pikiran dan pendapat sebagaimana tercantum dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 harus dijamin”.

Presiden BJ Habibie (1998-1999) ketika menerima Medali Emas Kemerdekaan Pers pada HPN 2013 pun menyatakan, ”Kita berjuang menegakkan makna kemerdekaan dalam arti yang seluas-luasnya, termasuk kemerdekaan di bidang pers. Kita berkeyakinan, pengekangan terhadap kemerdekaan pers tidak sejalan dengan prinsip perikemanusiaan dan perikeadilan. Kemerdekaan pers adalah bagian dari upaya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, yang menjadi salah satu tujuan pembentukan negara kita.” Kemerdekaan adalah hak segala bangsa, seperti ditegaskan dalam Pembukaan UUD 1945. Kemerdekaan pers juga disebutkan dalam Ketetapan Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia.

Sebagai penjabarannya, UU No 40/1999 pun menegaskan, kemerdekaan pers sebagai salah satu wujud kedaulatan rakyat yang berasaskan prinsip demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum (Pasal 2). Pasal 4 UU Pers menyebutkan pula, (1) kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara dan (2) terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan, atau pelarangan siaran. Untuk kian menjamin kebebasannya itu, perusahaan pers di Tanah Air pun tak perlu mengajukan izin usaha penerbitannya, asalkan berbentuk badan hukum di negeri ini serta mengumumkan nama, alamat, dan penanggungjawabnya secara terbuka.

Keran kebebasan yang terbuka sejak pemerintahan Orde Baru tumbang tahun 1998 segera disambut oleh masyarakat. Seperti ”kuda lepas dari pingitan”, mereka berlomba-lomba membuat media massa dan perusahaan pers di negeri ini pun tumbuh bak cendawan di musim hujan. Hingga 10 tahun setelah UU Pers lahir, Dewan Pers mencatat di seluruh Nusantara terdapat tak kurang dari 825 usaha penerbitan pers.

Akan tetapi, kondisi perekonomian yang tidak berkembang membuat tak sedikit pula penerbitan pers yang terpaksa tutup. Namun, angka yang tersisa itu masih lebih banyak dibandingkan pada masa Orde Baru, selama 32 tahun, yang dihiasi dengan 289 penerbitan pers, 6 stasiun televisi, dan sekitar 740 stasiun radio.

Partisan

Dalam paparan mengenai komunikasi publik dan strategi mengemas isu media konvensional di Dewan Perwakilan Daerah, 21 Januari 2015, di Jakarta, Pemimpin RedaksiInvestor Daily Primus Dorimulu menyebutkan, tahun 2014 masih ada 567 penerbitan pers, 1.166 stasiun radio, 340 stasiun televisi, dan 211 portal berita. Untuk penerbitan pers dan radio, angka tahun 2014 itu lebih banyak dibandingkan tahun sebelumnya (2013), yaitu 409 penerbitan pers, 991 stasiun radio, dan stasiun televisi sebanyak 394 unit.

Sekalipun konstitusi dan UU menjamin kemerdekaan pers, seperti diakui Ketua Dewan Pers Bagir Manan pada puncak peringatan HPN 2015, di Batam, masih banyak persoalan internal pers yang belum tuntas hingga saat ini, yang pada gilirannya akan menggerogoti kebebasan pers. Pertama, persoalan mengenai cara-cara menerjemahkan hak atas kebebasan berekspresi yang memungkinkan ada pluralisme pikiran dan pendapat, serta pada gilirannya pluralisme mendapat keberpihakan. Tentu menjadi persoalan bagi pers ketika keberpihakannya itu bersifat partisan.

Keberpihakan oleh media massa memang sulit dicegah, tetapi tetap dianggap tidak layak. Di negeri ini, saat ini, kita dengan mudah merasakan dan melihat partisanship dari kelompok pers. Keberpihakan pers dalam alam demokrasi semestinya hanya kepada publik, bukan kepada suatu kekuatan politik atau aliran politik tertentu. Pers partisan dapat merendahkan diri sendiri dan pada gilirannya profesionalisme pers, kode etik jurnalistik, dan standar kerja minimal jurnalisme pun terabaikan.

Dewan Pers juga mengingatkan pengaruh pemilik media terhadap pers. Inilah masalah yang kedua, yaitu pemilik media massa terlalu mengedepankan pers sebagai usaha ekonomi. Ketika pemilik media massa menjadi pelaku atau aktivis politik, pengaruh yang meresahkan masyarakat dari peran pers pun muncul. Ini merupakan faktor utama yang menimbulkan pers yang partisan.

Ketiga, jelas Bagir Manan, adalah persoalan pers abal-abal, sesuatu yang semestinya tidak boleh ditoleransi oleh komunitas pers. Salah satu wujud abal-abal adalah menjadikan pers atau berita untuk mengancam, memeras, dan bentuk manipulasi lainnya. Lebih memprihatinkan lagi, perilaku abal-abal ini tak hanya dilakukan oleh mereka yang memang pers abal-abal, tetapi juga menghinggapi pers yang secara normatif memenuhi syarat sebagai pers. Perilaku abal-abal ini bisa terjadi karena obyek atau subyek berita juga mengandung berbagai penyakit, yaitu bertentangan dengan kewajiban dan tanggung jawab sebagai pengelola kepentingan publik yang semestinya baik.

Kondisi itu tentu saja tak sejalan dengan prinsip kemerdekaan pers. Padahal, Pasal 5 UU No 40/1999 menegaskan, pers nasional berkewajiban memberitakan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah. Ketentuan itu diungkapkan lebih lanjut dalam Kode Etik Jurnalistik tahun 2006, yang menyatakan wartawan Indonesia dengan penuh rasa tanggung jawab dan bijaksana mempertimbangkan patut tidaknya menyiarkan karya jurnalistik (tulisan, suara, serta suara dan gambar) yang dapat membahayakan keselamatan dan keamanan negara, persatuan dan kesatuan bangsa, menyinggung perasaan agama, kepercayaan atau keyakinan suatu golongan yang dilindungi oleh undang-undang (Pasal 2).

Realitas masyarakat

Tentu tidak mudah bagi kalangan media massa untuk menilai diri sendiri, termasuk menilai berita manakah yang layak dan tidak layak disampaikan kepada masyarakat. Hal ini terjadi karena pers di Indonesia tak pernah hidup dalam ruang hampa, tetapi terus berada dalam tarik-menarik berbagai kepentingan, terutama bisnis dan politik.

Pemilik media massa di negara ini bukan seluruhnya berasal dari latar belakang pers. Tak sedikit pengusaha, pimpinan partai politik, atau mereka yang berambisi menjadi pemimpin politik memiliki, bahkan menguasai, jaringan pers.

Pengaduan dari masyarakat yang diterima Dewan Pers, terkait profesionalitas pekerja pers, pun meningkat. Tahun 2013, misalnya, Dewan Pers menerima lebih dari 800 pengaduan. Padahal, tahun 2012 pengaduan yang diterima tak lebih dari 476 perkara.

Dengan melihat realitas terkini masyarakat pers di negeri ini, sebenarnya ancaman terbesar kemerdekaan pers bukanlah dari luar, melainkan justru dari dalam diri komunitas pers. Mawas diri menjadi kata kunci untuk menegakkan kemerdekaan pers di Indonesia dan menjadi permenungan bagi untuk peringatan HPN tahun-tahun berikutnya.

 

Tak perlu kecewa atau marah kalau pemimpin di negara ini dianggap kurang peduli atau kurang memperhatikan masyarakat pers, seperti cinta yang bertepuk sebelah tangan, karena kemerdekaan pers tidak bergantung pada kekuasaan politik, apalagi kekuasaan bisnis.

Sumber berita:http://print.kompas.com/13 Februari 2015/

 
Badan Hukum JRKY
Pendapat anda tentang Badan Hukum untuk Jaringan Radio Komunitas Yogyakarta (JRKY)
 
Who's Online
We have 51 guests online
Diskusi
___________________________ Obrolan/Diskusi seputar Perkembangan/Kemajuan Rakom. Komentar yang melanggar norma etika, kesusilaan, menyinggung SARA, menimbulkan konfrontasi,dll akan DIHAPUS

LINK Situs Iklan akan DIHAPUS

Pengunjung
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday99
mod_vvisit_counterYesterday82
mod_vvisit_counterThis week359
mod_vvisit_counterLast week455
mod_vvisit_counterThis month1806
mod_vvisit_counterLast month5483
mod_vvisit_counterAll days3694731

We have: 51 guests online
Your IP: 54.225.59.14
 , 
Today: Sep 19, 2018
Yogyakarta Tempo dl
image