Portal Live Streaming
Berita KPK
Jogja Siaga Bencana
 
FOTO BAKSOS BANTUAN AIR BERSIH DI WILAYAH KEC
FOTO BAKSOS BANTUAN AIR BERSIH DI WILAYAH KEC
FOTO BAKSOS BANTUAN AIR BERSIH DI WILAYAH KEC
FOTO BAKSOS BANTUAN AIR BERSIH DI WILAYAH KEC
FOTO BUBER JRKY 2012 (1)
FOTO BUBER JRKY 2012 (2)
FOTO BUBER JRKY 2012 (3)
FOTO BUBER JRKY 2012 (4)
FOTO BUBER JRKY 2012 (5)
FOTO BUBER JRKY 2012 (6)
FOTO KEGIATAN JRKY DI KONGRES II JRKI (1)
FOTO KEGIATAN JRKY DI KONGRES II JRKI (2)
FOTO KEGIATAN JRKY DI KONGRES II JRKI (3)
FOTO KEGIATAN JRKY DI KONGRES II JRKI (4)
FOTO KEGIATAN JRKY DI KONGRES II JRKI (5)
FOTO KEGIATAN JRKY DI KONGRES II JRKI (6)
FOTO KONSOLIDASI RAKOM JRKY (1)
FOTO KONSOLIDASI RAKOM JRKY (10)
FOTO KONSOLIDASI RAKOM JRKY (2)
FOTO KONSOLIDASI RAKOM JRKY (3)
FOTO KONSOLIDASI RAKOM JRKY (4)
FOTO KONSOLIDASI RAKOM JRKY (5)
FOTO KONSOLIDASI RAKOM JRKY (6)
FOTO KONSOLIDASI RAKOM JRKY (7)
FOTO KONSOLIDASI RAKOM JRKY (8)
FOTO KONSOLIDASI RAKOM JRKY (9)
FOTO PRA DAN KONSOLIDASI RAKOM (1)
FOTO PRA DAN KONSOLIDASI RAKOM (2)
FOTO PRA DAN KONSOLIDASI RAKOM (3)
FOTO PRA DAN KONSOLIDASI RAKOM (6)
Foto Kegiatan Baksos JRKY, Sabtu -8 Okt 2011 (1)
Foto Kegiatan Baksos JRKY, Sabtu -8 Okt 2011 (2)
Foto Kegiatan Baksos JRKY, Sabtu -8 Okt 2011 (3)
Ibu Nunuk Parwati (MMTC-JRKY)
Ketua JRKY menandatangani MoU
Ketua JRKY bersama Ibu Nunuk parwati
Ketua Yay Damandiri menandatangani Mou
Pengurus JRK foto bersama di Hotel Santika
Peserta utusan dari JRKY di Malang Jatim
foto bersama setelah menandatangani Mou
**************************************************************************************************

Biarkan Terjadinya Monopoli Izin Penyiaran, Kemenkominfo dan KPI Digugat

Koalisi Independen untuk Demokratisasi Penyiaran (KIDP) secara resmi mengajukan gugatan kepada Kementerian Komunikasi dan Informasi dan Komisi Penyiaran Indonesia ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dalam tuntutan yang didaftarkan hari ini, Kamis (18/9) KIDP meminta agar PN Jakrta Pusat menyatakan perbuatan Kemenkominfo dan KPI yang membiarkan satu badan hukum atau lembaga penyiaran memiliki lebih dari satu izin penyiaran sebagai perbuatan melawan hukum. 

Tindakan Kemenkominfo dan KPI itu dinilai KIDP telah melanggar UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 20059/21/2014 Biarkan Terjadinya Monopoli Izin Penyiaran, Kemenkominfo dan KPI Digugat tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta (PP PPLPS). Dalam diktum gugatannya, KIDP juga meminta PN Jakpus agar memerintahkan Kemenkominfo dan KPI menindak lembaga penyiaran swasta yang melakukan monopoli izin penyiaran dalam satu wilayah siar.

Permintaan ini, menurut salah satu kuasa hukum KIDP Nawawi Baharudin, sesuai dengan UU Penyiaran Pasal 18 Ayat (1) jo Pasal 34 Ayat (4) jo Pasal 32 Ayat (1) PP PPLPS. "Kami juga meminta Pengadilan memerintahkan tergugat untuk mencabut IPP bagi LPS atau badan hukum yang tidak mematuhi Pasal 8 butir 3 PP PPLPS," kata Nawawi kepada Gresnews.com, Kamis (18/9).

Pasal 8 butir 3 PP PPLPS menyebutkan izin penyelenggaraan penyiaran dicabut oleh Menteri apabila Lembaga Penyiaran Swata: a. melanggar ketentuan penggunaan spektrum frekuensi radio dan/atau wilayah jangkauan siaran yang ditetapkan; b. atas laporan KPI dinyatakan tidak melakukan kegiatan siaran lebih dari 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa pemberitahuan; c. memindahtangankan izin penyelenggaraan penyiaran kepada pihak lain; d. melanggar ketentuan rencana dasar teknik penyiaran dan persyaratan teknis perangkat penyiaran; atau e. melanggar ketentuan mengenai standar program siaran yang dikeluarkan oleh KPI setelah adanya putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap.

Ada beberapa lembaga penyiaran yang dinilai telah melakukan monopoli izin penyiaran dan dibiarkan oleh Kemenkominfo dan KPI. Pertama adalah pemberian, penjualan dan pengalihan Izin Penyelenggaraan Penyiaran dalam kasus PT Visi Media Asia Tbk. yang menguasai PT Cakrawala Andalas Televisi (antv) dan PT Lativi Media Karya (tvOne) yang dilakukan pada sekitar Juni 2011.

Kedua, pemusatan kepemilikan dan penguasaan lembaga penyiaran swasta seperti pemberian, penjualan dan pengalihan Izin Penyelenggaran Penyiaran dalam kasus PT Elang Mahkota Teknologi Tbk yang menguasai PT Indosiar Karya Media yang memiliki PT Indosiar Visual Mandiri (Indosiar) dan menguasai PT Surya citra Televisi (SCTV) yang dilakukan sekitar Juni 2011.

Ketiga, pemusatan kepemilikan dan penguasaan lembaga penyiaran swasta seperti pemberian, penjualan dan pengalihan Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) dalam kasus PT Media Nusantara Citra Tbk yang menguasai PT Cipta Televisi Pendidikan Indonesia (TPI/MNC TV), PT Rajawali Citra Televisi Indonesia (RCTI) dan PT Global Informasi Bermutu (Global TV) yang dilakukan sekitar Juni 2007.

Karena itulah KIDP selain meminta PN Jakpus menyatakan pembiaran yang dilakukan Kemenkominfo dan KPI terhadap terjadinya monopoli itu sebagai perbuatan melawan hukum, juga meminya PN Jakpus memerintahkan kedua lembaga melakukan penindakan. KIDP juga menuntut agar PN Jakpus menyatakan putusan atas gugatan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meski ada upaya hukum lanjutan. "Kami juga meminta tergugat membayar biaya perkara," kata Nawawi.

KIDP sendiri adakah koalisi yang terdiri dari lembaga seperti Aliansi Jurnalis Independen, Remotivi, Rumah Perubahan, PR2Media, Medialink, Lembaga Studi Pers dan Pembangunan (LSPP), LBH Pers, Masyarakat Cipta Media dan Yayasan Tifa.

KIDP menyimpulkan kedua lembaga pemerintah di bidang penyiaran itu cenderung tak berdaya menghadapi korporasi penyiaran yang cenderung melakukan monopoli izin penyiaran.9/21/2014 Biarkan Terjadinya Monopoli Izin Penyiaran, Kemenkominfo dan KPI Digugat Padahal Kemenkominfo dan KPI memiliki pedoman hukum yang jelas dan tegas dalam mengatur pembatasan kepemilikan lembaga penyiaran. Hal itu tertuang dalam Pasal 18 Ayat (1) UU Penyiaran yang berbunyi: "Pemusatan kepemilikan dan pengusaan Lembaga Penyiaran Swasta oleh suatu orang atau satu badan hukum, baik di satu wilayah siaran maupun di beberapa wilayah siaran dibatasi."

Nyatanya, bukannya dibatasi, namun kedua lembaga itu cenderung membiarkan terjadinya praktik monopoli. "Kemenkominfo dan KPI terlihat tidak melaksanakan kewajiban hukumnya tersebut dan membiarkan terjadi perbuatan melawan hukum.

Dengan mengacu pada ketentuan tentang kepemilikan, seharusnya Kominfo dan KPI dapat bertindak sesuai kewenangannya yang diatur olek UU dan ketentuan terkait," kata Nawawi.

Reporter : Karim Siregar

 

Redaktur : Muhammad Agung Riyad

Sumber berita: http://www.gresnews.com/18 September 2014/

 
Badan Hukum JRKY
Pendapat anda tentang Badan Hukum untuk Jaringan Radio Komunitas Yogyakarta (JRKY)
 
Who's Online
We have 10 guests online
Diskusi
___________________________ Obrolan/Diskusi seputar Perkembangan/Kemajuan Rakom. Komentar yang melanggar norma etika, kesusilaan, menyinggung SARA, menimbulkan konfrontasi,dll akan DIHAPUS

LINK Situs Iklan akan DIHAPUS

Pengunjung
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday147
mod_vvisit_counterYesterday332
mod_vvisit_counterThis week925
mod_vvisit_counterLast week630
mod_vvisit_counterThis month2160
mod_vvisit_counterLast month2762
mod_vvisit_counterAll days3697847

We have: 10 guests online
Your IP: 54.224.56.126
 , 
Today: Oct 19, 2018
Yogyakarta Tempo dl
image