Portal Live Streaming
Berita KPK
Jogja Siaga Bencana
 
FOTO BAKSOS BANTUAN AIR BERSIH DI WILAYAH KEC
FOTO BAKSOS BANTUAN AIR BERSIH DI WILAYAH KEC
FOTO BAKSOS BANTUAN AIR BERSIH DI WILAYAH KEC
FOTO BAKSOS BANTUAN AIR BERSIH DI WILAYAH KEC
FOTO BUBER JRKY 2012 (1)
FOTO BUBER JRKY 2012 (2)
FOTO BUBER JRKY 2012 (3)
FOTO BUBER JRKY 2012 (4)
FOTO BUBER JRKY 2012 (5)
FOTO BUBER JRKY 2012 (6)
FOTO KEGIATAN JRKY DI KONGRES II JRKI (1)
FOTO KEGIATAN JRKY DI KONGRES II JRKI (2)
FOTO KEGIATAN JRKY DI KONGRES II JRKI (3)
FOTO KEGIATAN JRKY DI KONGRES II JRKI (4)
FOTO KEGIATAN JRKY DI KONGRES II JRKI (5)
FOTO KEGIATAN JRKY DI KONGRES II JRKI (6)
FOTO KONSOLIDASI RAKOM JRKY (1)
FOTO KONSOLIDASI RAKOM JRKY (10)
FOTO KONSOLIDASI RAKOM JRKY (2)
FOTO KONSOLIDASI RAKOM JRKY (3)
FOTO KONSOLIDASI RAKOM JRKY (4)
FOTO KONSOLIDASI RAKOM JRKY (5)
FOTO KONSOLIDASI RAKOM JRKY (6)
FOTO KONSOLIDASI RAKOM JRKY (7)
FOTO KONSOLIDASI RAKOM JRKY (8)
FOTO KONSOLIDASI RAKOM JRKY (9)
FOTO PRA DAN KONSOLIDASI RAKOM (1)
FOTO PRA DAN KONSOLIDASI RAKOM (2)
FOTO PRA DAN KONSOLIDASI RAKOM (3)
FOTO PRA DAN KONSOLIDASI RAKOM (6)
Foto Kegiatan Baksos JRKY, Sabtu -8 Okt 2011 (1)
Foto Kegiatan Baksos JRKY, Sabtu -8 Okt 2011 (2)
Foto Kegiatan Baksos JRKY, Sabtu -8 Okt 2011 (3)
Ibu Nunuk Parwati (MMTC-JRKY)
Ketua JRKY menandatangani MoU
Ketua JRKY bersama Ibu Nunuk parwati
Ketua Yay Damandiri menandatangani Mou
Pengurus JRK foto bersama di Hotel Santika
Peserta utusan dari JRKY di Malang Jatim
foto bersama setelah menandatangani Mou
**************************************************************************************************

RRI dan TVRI Dinilai Belum Mampu Berikan Manfaat Maksimal

Siaran radio dan televisi milik negara yaitu RRI dan TVRI dirasakan belum mampu menyelenggarakan siaran baik secara nasional maupun lokal yang mampu memberikan nilai manfat maksimal bagi masyarakat Indonesia.

Demikian pandangan Fraksi Partai Demokrat yang disampaikan Max Sopacua, ketika menyampaikan pendapat Fraksi terhadap RUU Usul inisiatif Komisi I DPR tentang RUU Radio Televisi Rebublik Indonesia (RTRI) menjadi RUU DPR  di Gedung DPR Senayan Jakarta, Selasa 26 Agustus 2014.

Dalam acara yang dipimpin Wakil Ketua DPR Pramono Anung, Max lebih lanjut mengatakan, pengelolaan radio dan televisi milik negara ini belum mampu menjawab berbagai kebutuhan masyarakat akan informasi dan hiburan. Selain itu juga belum mampu dikelola secara mandiri dan profesional menghadapi tingkat persaingan yang ketat diantara media radio dan pertelevisian serta belum memaksimalkan penggunaan teknologi yang semakin berkembang.

“Jika hal ini tidak mampu diantisipasi atau dibiarkan tanpa penyelesaian yang baik, maka kelangsungan hidup radio dan televisi milik negara ini, akan ditinggalkan masyarakat. Akhirnya bahkan secara pelan- pelan akan mati suri,“ tegas Max Sopacua.

Sementara itu, juru bicara Fraksi Partai Golkar Meutya Viada Hafid menambahkan, terkait dengan upaya kemandirian bangsa yang berdaulat dalam menyelenggarakan penyiaran publik, maka perlunya mengkaji dan mendalami kembali RUU Radio Televisi Republik Indonesia, agar produk undang-undang yang kita hasilkan dapat bermanfat bagi seluruh komponen bangsa.

Menurutnya, urgensi penyusunan RUU tentang Radio Televisi Republik Indonesia bukan hanya untuk efesiensi dan efektifitas penyelenggaraan penyiaran publik. Melainkan juga untuk menjaga integritas nasional dan kemajemukan masyarakat, membuka ruang publik untuk mendapatkan informasi yang benar, netral dan berorientasi kepada kemajuan teknologi informasi dan komunikasi massa.

Lain halnya dengan Fraksi Partai Amanat nasional (PAN) yang disampaikan juru bicaranya Chandra Tirta Wijaya, bahwa selama ini masih terjadi berbagai persoalan di tubuh kedua lembaga penyiaran Publik (LPP) itu terutama TVRI.

Berbagai persoalan itu antara lain terkait pengembangan sumber daya manusia (SDM), pengelolaan organisasi, anggaran, program siaran, pemancar, isi siaran dan lain-lain.

“Perkembangan teknologi dalam dunia siaran dimana batasan antara siaran yang berbasis audio dan video semakin tidak jelas, sehingga penggabungan kedua LPP ini  merupakan sebuah keniscayan. Hal yang sama telah dilakukan di banyak negara yang jauh lebih maju dalam dunia penyiaran,” ungkap Chandra. (rien/www.dpr.go.id)

Sumber berita:
http://politik.news.viva.co.id/26 Agustus 2014/

 
Badan Hukum JRKY
Pendapat anda tentang Badan Hukum untuk Jaringan Radio Komunitas Yogyakarta (JRKY)
 
Who's Online
We have 26 guests online
Diskusi
___________________________ Obrolan/Diskusi seputar Perkembangan/Kemajuan Rakom. Komentar yang melanggar norma etika, kesusilaan, menyinggung SARA, menimbulkan konfrontasi,dll akan DIHAPUS

LINK Situs Iklan akan DIHAPUS

Pengunjung
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday148
mod_vvisit_counterYesterday196
mod_vvisit_counterThis week492
mod_vvisit_counterLast week1422
mod_vvisit_counterThis month4826
mod_vvisit_counterLast month3522
mod_vvisit_counterAll days3675294

We have: 24 guests, 2 bots online
Your IP: 54.196.110.222
 , 
Today: May 22, 2018
Yogyakarta Tempo dl
image