Portal Live Streaming
Berita KPK
Jogja Siaga Bencana
**************************************************************************************************

KODE ETIK

KODE ETIK RADIO KOMUNITAS

Pembukaan

1. Bahwa kemerdekaan menyampaikan pendapat dan memperoleh informasi melalui penyiaran sebagai perwujudan hak asasi manusia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, dilaksanakan secera bertanggungjawab, selaras dan seimbang antara kebebasan dan kesetaraan menggunakan hak berdasarkan Pancasila dan Undang-Undnag Dasar Negera Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Menyadari akan fungsi dan perannya, Radio Komunitas  dalam menjalankan fungsi pemberdayaan dan mencerdaskan masyarakat memiliki tanggungjawab untuk mendukung dan menegakkan Pancasila dan UUD 1945,  maka Jaringan Radio Komunitas Yogyakarta (JRKY) merasa wajib untuk mengembangkan dan memantapkan rasa kebersamaan persatuan dan kesatuan diantara para angotanya dengan mencegah timbulnya kesalah pahaman diantara anggota dalam pelaksanaan tugas dan kewajibannya sebagai Lembaga Penyiaran Komunitas (LPK);

 

3. Atas dasar kesadaran tersebut, Jaringan Radio Komunitas Yogyakarta (JRKY) menetapkan Kode Etik Radio Komunitas yang didasari atas pikiran, sikap moral dan tingkahlaku yang menunjukkan kesetiaan terhadap Pancasila, Bangsa dan Negara;

· Menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia,

· Bersikap jujur, bertanggung jawab dan setia kawan serta saling menghormati,

· Memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat dengan memelihara keutuhan, kekompakan, kebersamaan, persatuan dan kesatuan bangsa dan negara serta JRKY;

Sebagai berikut:

BAB I

KEPRIBADIAN

Pasal 1

1. Anggota JRKY bertekad mengamalkan dan mengamankan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku;

2. Anggota JRKY mengutamakan kepentingan nasional diatas kepentingan pribadi.

BAB II

HUBUNGAN DENGAN MITRA

Pasa 2

1.  Anggota JRKY wajib memberikan pelayanan yang sama dan sopan serta informasi yang jujur dan jelas kepada mitra serta melaksanakan semua kesepakatan yang terjadi dengan mitra sepanjang kesepakatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan dan agama yang di akui negara;

2. Anggota JRKY wajib memberitahukan masalah-masalah yang timbul disertai dengan penjelasan yang lengkap bilamana timbul perselisihan dengan mitra kepada Pengurus JRKY.

BAB III

HUBUNGAN DENGAN SIARAN

Pasal 3

SIKAP DASAR

Pelaksanaan siaran dilakukan dengan jujur, benar, profesional dan bertanggungjawab serta menjunjung tinggi praduga tak bersalah (presumption of innocent).

Pasal 4

1. Informasi;

1) Penyiaran tentang suatu musibah, kecelakaan atau peristiwa kekerasan lainnya, disiarkan dalam isi informatif, tidak di dramatisir yang menjurus timbulnya kengerian, traumatis di kalangan masyarakat;

2) Materi acara yang disiarkan tidak boleh mengandung maksud untuk memfitnah, menghasut, mencemarkan nama baik, memutar balikan fakta, membuat rasa tidak senang dan melanggar asa praduga tak bersalah.

2. Profesi;

Dalam acara pemberian nasehat yang bersifat profesional dilaksanakan di bawah tanggungjawab orang yang sesuai dengan profesi dan keahlian di bidangnya.

3. Agama;

Program keagamaan diselenggarakan oleh pembawa atau pengisi yang dikenal identitasnya dan dari agama yamg bersangkutan serta mengindahkan kerukunan hidup antar umat beragama.

4. Keluarga/Hubungan manusia;

Penyiaran tentang kehidupan keluarga, perkawinan dan atau hubungan manusia lainnya, terhadap nama yang bersangkutan di dalamnya harus disamarkan dan tidak dieksploitasi secara tidak bertanggungjawab dan menimbulkan dampak negatif terhadap nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat.

5. Anak-anak;

Program Anak-anak harus memperhatikan nilai didik pengaruh terhadap perkembangan jiwa, emosional dan sosial dalam membantu membentuk kepribadian anak yang bertanggungjawab.

6. Sosial Kontrol;

Dalam melaksanakan fungsi sosial kontrol harus dilakukan secara kontruktif, obyektif dalam membela kebenaran dan keadilan serta menempatkan persatuan, kesatuan, keselamatan bangsa dan negera di atas kepentingan pribadi dan golongan.

7.  Lain-lain;

1. Program siaran yang mendorong jiwa dan semangat judi/ untung-untungan atau lotere serta perbuatan tidak senonoh, yang bertentangan dengan adat, tata susila, agama, hukum yang berlaku, wajib di hindari.

2. Program siaran yang berkaitan dengan minuman keras, penyalahgunaan narkotika atau penggunaan obat/zat yang sejenis, tidak boleh disiarkan kecuali dibahas dalam batas keilmuan, dan dengan tujuan menangkal bahaya serta akibat yang di timbulkannya.

3. Program tentang ramalan nasib dalam segala bentuknya yang mendorong masyarakat atau komunitas untuk dijadikan pegangan hidup wajib di hindarkan.

4. Program siaran yang menimbulkan sikap mental masyarakt bersifat boros, bergaya hidup mewah, melemahkan sifat produktif harus di hindarkan.

BAB IV

TEHNIK PENYAJIAN

Pasal 5

BAHASA

1. Bahasa pengantar yang di gunakan Radio Komunitas adalah bahasa Indonesia dan atau bahasa Daerah yang baik dan benar serta komunikatif, sopan dan tidak bertendensi a susila.

2. Ucapan-ucapan yang yang dapat menimbulkan masalah suku, agama, ras antar golongan wajib di hindarkan.

3. Penggunaan kata-kata yang bersifat sandi atau kode tertentu yang menciptakan kecurangan atau kebingungan masyarakt pendengar harus dihindarkan.

Pasal 6

TATA SUARA

Tata Suara atau bunyi-bunyian hanya digunakan untuk menunjang satu cara siaran agar dapat menciptakan suasana yang sesuai dengan isi dan maksud acara tidak berlebihan.

Pasal 7

ACARA

1. Dalam penyusunan program acara Radio Komunitas harus memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat sekitar yang di layaninya, agar tidak menimbulkan keresahan dalam masyarakat;

2. Pelaksanaan Siaran dapat menggunakan nama samaran dengan yang berkonotasi positif dan memberikan identitas diri yang sebenarnya pada Radio Komunitas di mana pelaksana siaran yang bersangkutan bekerja;

3. Pelaksana siaran berkewajiban untuk menyeleksi nama-nama dan atau ucapan dalam acara komunikasi antar pendengar yang berkonotasi negatif sebagai pribadi yang bertanggungjawab;

4. Bilamana Radio Komunitas melaksankan program pengumpulan dana/ sumbangan sosial masyarakat, wajib  mengumumkan hasil penggunaan dana yang terkumpul dalam bentuk laporan peryanggungjawaban di media cetak maupun elektronik.

BAB V

PERTANGGUNG JAWABAN

Pasal 8

TATA LAKSANA

1. Sumber berita/Informasi;

Dalam melaksanakan program siaran, Radio Komunitas wajib menghargai dan melindungi sumber berita yang tidak bersedia disebut nama maupun identitasnya dan tidak menyiarkan keterangan yang dinyatakan oleh sumber berita sebagai “off the record”.

2. Hak Cipta;

Dalam pelaksanaan program siaran, Radio Komunitas wajib menghormati hak cipta dan bersedia menyebutkan sumber informasi/ bahan berita, bahan siaran dan karya perorangan atas permintaan yang berkepentingan, tidak boleh melakukan plagiat.

3. Diskusi Tamu/Partisipasi Publik;

Dalam pelaksanaan program siaran diskusi tamu, talkshow, wawancara atau partisipasi publik lainnya dilaksanakan dengan sikap saling hormat menghormati.

4. Kuiz;

Dalam pelaksanaan program kuis atau sejenisnya yang bersifat mengadu-kontestan dalam bidang ilmu pengetahuan, harus wajib disajikan secara sehat, terbuka dan tidak dengan persekongkolan.

5. Kompetisi Program antar Radio Komununitas;

Dalam pelaksanaan program yang mengarah pada persaingan antar Radio Komunitas dilaksanakan secara sehat dan tidak saling menjelekkan.

6. Hak Jawab;

Bilamana terhadap suatu materi siaran yang menyangkut pribadi seseorang dan yang bersangkutan berkeberatan atas isinya, kepada yang bersangkutan diberikan hak jawab, Radio Komunitas berkewajiban menyiarkannya sebagai upaya perbaikan pada jam dan program yang sama sebanyak tiga kali.

7. Ralat;

Kekeliruan atau kesalahan yang disadari setelah disiarkan atau diberitahukan kepada pihak lain, maka Radio Komunitas harus melaksanakan ralat dalam bentuk pernyataan sebagai upaya pembetulan sebanyak tiga kali pada jam dan program yang sama.

8.Batasan Pancar;

Dalam melaksanakan program siaran, Radio Komunitas wajib memperhatikan batasan pancar dengan luas jangkauan wilayah yang terbatas dan hanya  untuk melayani komunitasnya guna  menjaga solidaritas sesama Radio Komunitas lainnya.

PASAL 9

TANGGUNG JAWAB PELAKSANA

Penanggungjawab jawab Radio Komunitas atas resiko yang timbul dari materi siaran dan dapat mengalihkan tanggungjawab tersebut kepada Kepala Bagian Siaran dan atau penyiar bilaman materi siaran di luar perencanaan.

BAB VI

HUBUNGAN SESAMA RAKOM

Pasal 10

SIKAP

1. Antar sesama Radio Komunitas harus menjaga hubungan yang bersifat saling hormat menghormati dan tidak mengutarakan baik secara lisan dan atau tertulis kepada siapapun yang menyakiti dan atau bersifat menjatuhkan nama baik anggota yang lain dalam rangka rasa kebersamaan sebagai sesama Radio Komunitas;

2. Antar sesama Radio Komunitas tidak boleh mempengaruhi baik lisan dan atau tertulis pihak-pihak yang akan menggunakan jasa radio dengan memberikan gambaran-gambaran yang bersifat menjatuhkan anggota yang lain;

3. Kemajuan perkembangan Radio Komunitas tidak boleh dilakukan dengan melakukan persaingan yang tidak sehat antar sesama Radio Komunitas.

Pasal 11

PERPINDAHAN PELAKSANA

1. Dalam hal perpindahan pelaksana siaran dari satu Radio Komunitas ke Radio Komunitas lain, diperlukan keterangan tertulis tentang konduite dan masa kegiatan dari Radio Komunitas dimana pelaksana yang bersangkutan berasal;

2. Dalam hal pengambilan pelaksana siaran dari Radio Komunitas satu ke Radio Komunitas lain, harus dilakukan dengan kesepakatan kedua belah pihak untuk menjaga komunikasi dan informasi yang tidak merugikan salah satu Radio Komunitas.

Pasal 12

GANGGUAN SESAMA

Bilamana terjadi perselisihan/ persengketaan, gangguan antar Radio Komunitas atas penggunaan daya pancar dan frekwensi maka penyelesaiannya akan dilakukan dengan melakukan investigasi lapangan dengan rujukan pihak yang berwenang (KPI Daerah dan Balai Monitoring) dengan musyawarah melalui pengurus JRKY.

Pasal 13

PERLINDUNGAN TERHADAP PEGIAT

Radio Komunitas wajib memperhatikan dan meningkatkan kemampuan profesional pegiat pelaksana siarannya dalam batas kemampuan Radio Komunitas yang bersangkutan dan sesuai dengan ketentuan yang ada.

BAB VII

PELAKSANA PENGAWASAN

Pasal 14

KELEMBAGAAN

1. Satu satunya Dewan yang berhak melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Kode Etik adalah Dewan Pengawas Kode Etik yang di tetapkan oleh Ketua JRKY.

2. Dewan Pengawas Kode Etik dalam hal ini adalah Dewan Anggota dan terdiri dari Seorang Koordinator merangkap anggota dan empat orang anggota.

Pasal 15

TATA CARA PENGADUAN

1. Pengaduan terhadap pelanggaran kode etik dilakukan oleh Radio Komunitas yang bersangkutan secara tertulis dan ditujukan kepada Dewan Pengawas Kode Etik dengan tembusan pada Pengurus JRKY disertai alasan/bukti-bukti atas pelanggaran;

2. Keberatan-keberatan terhadap pelanggaran kode etik yang telah atau akan diajukan kepada Dewan Pengawas Kode Etik untuk diselesaikan tidak boleh di sebarluaskan melalui media massa.

Pasal 16

TATA CARA PENYELESAIAN

1.Dewan Pengawas Kode Etik wajib melakukan tindakan penyelesaian atas pengaduan yang di terima dari Radio Komunitas dalam waktu 30 hari sejak tanggal diterima surat pengaduan;

2.Dewan Pengawas Kode Etik dalam rangka tindakan penyelesaian, wajib meminta/memperoleh keterangan dari Radio Komunitas yang diadukan dan dari Pengurus JRKY mengenai kasus yang diadukan;

3.Bilamana di pandang perlu Dewan Pengawas Kode Etik dapat mendengar secara langsung para pihak yang bersengketa;

4.Dewan Pengawas Kode Etik wajib menyelesaikan pengaduan atas pelanggaran kode etik selambat-lambatnya dalam jangka waktu tiga bulan setelah pengaduan diterima oleh Dewan Pengawas Kode Etik;

5.Dewan Pengawas Kode Etik wajib merekomendir ada tidaknya pelanggaran kode etik dan sanksi yang harus di berikan.

Pasal 17

SANKSI

1. Dewan Pengawas Kode Etik hanya berwenang merekomendir sanksi-sanksi sebagaimana ditetapkan Pasal 11 Ayat 2d Anggaran Dasar JRKY;

2. Pengurus  wajib melaksanakan pemberian sanksi dengan mengingatkan prosedur dan sanksi sebagai dimaksud Pasal 11 Ayat 2d Anggaran Dasar JRKY.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN

Pasal 18

1. Perubahan atas kode etik dapat dilakukan dan baru berlaku serta mengingat Radio Komunitas setelah disahkan Musyawarah Anggota JRKY;

2. Tata krama dan tata cara periklanan berlaku pula sebagai kode etik yang wajib dilaksanakan oleh setiap Radio Komunitas.

BAB IX

PENUTUP

Pasal 19

Kode Etik ini ditetapkan dan disahkan serta berlaku mengikat seluruh Radio Komunitas Anggota JRKY.

 

Ditetapkan oleh Musyawarah Anggota IV Jaringan Radio Komunitas Yogyakarta di Yogyakarta pada tanggal 1 Agustus 2012.

 
Badan Hukum JRKY
Pendapat anda tentang Badan Hukum untuk Jaringan Radio Komunitas Yogyakarta (JRKY)
 
Who's Online
We have 59 guests online
Diskusi
___________________________ Obrolan/Diskusi seputar Perkembangan/Kemajuan Rakom. Komentar yang melanggar norma etika, kesusilaan, menyinggung SARA, menimbulkan konfrontasi,dll akan DIHAPUS

LINK Situs Iklan akan DIHAPUS

Pengunjung
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday989
mod_vvisit_counterYesterday2642
mod_vvisit_counterThis week10756
mod_vvisit_counterLast week21166
mod_vvisit_counterThis month72503
mod_vvisit_counterLast month106908
mod_vvisit_counterAll days3369679

We have: 28 guests, 31 bots online
Your IP: 54.225.47.94
 , 
Today: Oct 24, 2017
Yogyakarta Tempo dl
image