Portal Live Streaming
Berita KPK
Jogja Siaga Bencana
 
FOTO BAKSOS BANTUAN AIR BERSIH DI WILAYAH KEC
FOTO BAKSOS BANTUAN AIR BERSIH DI WILAYAH KEC
FOTO BAKSOS BANTUAN AIR BERSIH DI WILAYAH KEC
FOTO BAKSOS BANTUAN AIR BERSIH DI WILAYAH KEC
FOTO BUBER JRKY 2012 (1)
FOTO BUBER JRKY 2012 (2)
FOTO BUBER JRKY 2012 (3)
FOTO BUBER JRKY 2012 (4)
FOTO BUBER JRKY 2012 (5)
FOTO BUBER JRKY 2012 (6)
FOTO KEGIATAN JRKY DI KONGRES II JRKI (1)
FOTO KEGIATAN JRKY DI KONGRES II JRKI (2)
FOTO KEGIATAN JRKY DI KONGRES II JRKI (3)
FOTO KEGIATAN JRKY DI KONGRES II JRKI (4)
FOTO KEGIATAN JRKY DI KONGRES II JRKI (5)
FOTO KEGIATAN JRKY DI KONGRES II JRKI (6)
FOTO KONSOLIDASI RAKOM JRKY (1)
FOTO KONSOLIDASI RAKOM JRKY (10)
FOTO KONSOLIDASI RAKOM JRKY (2)
FOTO KONSOLIDASI RAKOM JRKY (3)
FOTO KONSOLIDASI RAKOM JRKY (4)
FOTO KONSOLIDASI RAKOM JRKY (5)
FOTO KONSOLIDASI RAKOM JRKY (6)
FOTO KONSOLIDASI RAKOM JRKY (7)
FOTO KONSOLIDASI RAKOM JRKY (8)
FOTO KONSOLIDASI RAKOM JRKY (9)
FOTO PRA DAN KONSOLIDASI RAKOM (1)
FOTO PRA DAN KONSOLIDASI RAKOM (2)
FOTO PRA DAN KONSOLIDASI RAKOM (3)
FOTO PRA DAN KONSOLIDASI RAKOM (6)
Foto Kegiatan Baksos JRKY, Sabtu -8 Okt 2011 (1)
Foto Kegiatan Baksos JRKY, Sabtu -8 Okt 2011 (2)
Foto Kegiatan Baksos JRKY, Sabtu -8 Okt 2011 (3)
Ibu Nunuk Parwati (MMTC-JRKY)
Ketua JRKY menandatangani MoU
Ketua JRKY bersama Ibu Nunuk parwati
Ketua Yay Damandiri menandatangani Mou
Pengurus JRK foto bersama di Hotel Santika
Peserta utusan dari JRKY di Malang Jatim
foto bersama setelah menandatangani Mou
**************************************************************************************************

KPI ingin-kewenangannya Diperkuat

Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) mengakui kewenangannya belum maksimal dalam menindak tayangan yang bernuansa politik.
KPI hanya bisa memberikan sanksi teguran terhadap tayangan yang dianggap melanggar Undang-Undang Penyiaran.

"Sanksinya itu kepada programnya dan bukan televisinya, itu juga harus melalui program administrasi," ujar Komisioner KPI Agatha Lily kepada INILAH.COM, Selasa (11/2/2014).

Untuk itu, KPI berharap dengan Revisi Undang-undang Penyiaran yang saat ini sedang bergulir di DPR bisa semakin memperkuat kewenangan dalam memberikan sanksi.

"Kita berharapnya dengan Revisi UU penyiaran itu bisa memperkuat KPI, apakah nanti dijatuhkan denda seperti di luar negeri, sekarang tergantung revisi UU Penyiaran," tandasnya.

Sebelumnya, beberapa tayangan hiburan sudah disisipi oleh kepentingan politik pihak tertentu. Salah satunya tayangan "Tukang Bubur Naik Haji" yang disusupi kepentingan pasangan capres-cawapres dari Partai Hanura yakni Wiranto-Hary Tanoe.

Dalam tayangan tersebut keduanya tampil seolah-olah mendatangi warga dalam sinetron tersebut. [rok]

Sumber berita: http://nasional.inilah.com/18 Februari 2014/Baca selengkapnya

 
Badan Hukum JRKY
Pendapat anda tentang Badan Hukum untuk Jaringan Radio Komunitas Yogyakarta (JRKY)
 
Who's Online
We have 21 guests online
Diskusi
___________________________ Obrolan/Diskusi seputar Perkembangan/Kemajuan Rakom. Komentar yang melanggar norma etika, kesusilaan, menyinggung SARA, menimbulkan konfrontasi,dll akan DIHAPUS

LINK Situs Iklan akan DIHAPUS

Pengunjung
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday68
mod_vvisit_counterYesterday82
mod_vvisit_counterThis week328
mod_vvisit_counterLast week455
mod_vvisit_counterThis month1775
mod_vvisit_counterLast month5483
mod_vvisit_counterAll days3694700

We have: 21 guests online
Your IP: 54.225.59.14
 , 
Today: Sep 19, 2018
Yogyakarta Tempo dl
image