Portal Live Streaming
Berita KPK
Jogja Siaga Bencana
 
FOTO BAKSOS BANTUAN AIR BERSIH DI WILAYAH KEC
FOTO BAKSOS BANTUAN AIR BERSIH DI WILAYAH KEC
FOTO BAKSOS BANTUAN AIR BERSIH DI WILAYAH KEC
FOTO BAKSOS BANTUAN AIR BERSIH DI WILAYAH KEC
FOTO BUBER JRKY 2012 (1)
FOTO BUBER JRKY 2012 (2)
FOTO BUBER JRKY 2012 (3)
FOTO BUBER JRKY 2012 (4)
FOTO BUBER JRKY 2012 (5)
FOTO BUBER JRKY 2012 (6)
FOTO KEGIATAN JRKY DI KONGRES II JRKI (1)
FOTO KEGIATAN JRKY DI KONGRES II JRKI (2)
FOTO KEGIATAN JRKY DI KONGRES II JRKI (3)
FOTO KEGIATAN JRKY DI KONGRES II JRKI (4)
FOTO KEGIATAN JRKY DI KONGRES II JRKI (5)
FOTO KEGIATAN JRKY DI KONGRES II JRKI (6)
FOTO KONSOLIDASI RAKOM JRKY (1)
FOTO KONSOLIDASI RAKOM JRKY (10)
FOTO KONSOLIDASI RAKOM JRKY (2)
FOTO KONSOLIDASI RAKOM JRKY (3)
FOTO KONSOLIDASI RAKOM JRKY (4)
FOTO KONSOLIDASI RAKOM JRKY (5)
FOTO KONSOLIDASI RAKOM JRKY (6)
FOTO KONSOLIDASI RAKOM JRKY (7)
FOTO KONSOLIDASI RAKOM JRKY (8)
FOTO KONSOLIDASI RAKOM JRKY (9)
FOTO PRA DAN KONSOLIDASI RAKOM (1)
FOTO PRA DAN KONSOLIDASI RAKOM (2)
FOTO PRA DAN KONSOLIDASI RAKOM (3)
FOTO PRA DAN KONSOLIDASI RAKOM (6)
Foto Kegiatan Baksos JRKY, Sabtu -8 Okt 2011 (1)
Foto Kegiatan Baksos JRKY, Sabtu -8 Okt 2011 (2)
Foto Kegiatan Baksos JRKY, Sabtu -8 Okt 2011 (3)
Ibu Nunuk Parwati (MMTC-JRKY)
Ketua JRKY menandatangani MoU
Ketua JRKY bersama Ibu Nunuk parwati
Ketua Yay Damandiri menandatangani Mou
Pengurus JRK foto bersama di Hotel Santika
Peserta utusan dari JRKY di Malang Jatim
foto bersama setelah menandatangani Mou
**************************************************************************************************

Kualitas Media Siaran Belum Junjung Tinggi Etika

Kualitas media siaran yang disajikan televisi dinilai belum menjunjung tinggi etika atau moral kepatutan. Siaran yang disuguhkan setiap hari melalui televisi swasta cenderung membuat orang tidak nyaman dan memprovokasi orang banyak.

Deputi Gubernur DKI bidang Pariwisata dan Kebudayaan Sylviana Murni menginginkan para penggali informasi melakukan tugasnya mengumpulkan informasi dengan cara yang beretika dan elegan. Jangan dilakukan dengan membuat orang tidak nyaman, serta harus dilakukan dengan berazaskan keadilan dan berimbang.

“Saya kira semua pekerjaan ada etikanya. Sejauh mana tanggung jawab stasiun televisi menayangkan informasi yang berkeadilan dan berimbang. Jangan melakukan dengan cara-cara yang kurang beretika,” kata Sylviana usai membuka Seminar Masa Depan Penyiaran yang diselenggarakan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) DKI Jakarta di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Rabu (18/12).

Mantan Asisten Sekda DKI bidang Pemerintahan ini menceritakan Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama secara terang-terangan menyatakan tidak suka dan geram pada salah satu televisi swasta.

Karena sikap dan cara menggali informasi televisi swasta tersebut melakukan siaran langsung yang dianggap Basuki tidak wajar. Sehingga menimbulkan kekesalan, kekecewaan dan marah dalam diri orang nomor dua di Jakarta tersebut.

“Kekesalan Pak Basuki sangat beralasan. Karena sekarang banyak cara-cara yang dilakukan lembaga penyiaran yang kurang beretika,” ujarnya.

Padahal, ungkapnya, Pemprov DKI sudah sangat terbuka terkait informasi. Mulai dari penganggaran, hingga laporan keuangan. Wakil Gubernur DKI sering upload video di youtube, jadi tidak ada yang ditutup-tutupi dari media.

Sylviana mengharapkan revisi Undang-undang penyiaran sangat penting untuk mengatur siaran yang patut dan tidak patut. KPID, kata dia, harus dapat menjamin masyarakat mendapat informasi penyiaran yang benar, dan layak.

Ketua KPID DKI Hamdani Masil mengatakan menjelang pesta demokrasi yaitu pemilihan umum presiden dan wakil rakyat DPR/MPR, lembaga penyiaran wajib mematuhi siaran kampanye. Pemberitaan dan iklan berkaitan dengan pemilu tidak boleh terlalu kontroversial atau terlihat mendukung seorang calon.

“Ini atmosfirnya sudah semakin memanas menjelang Pilpres. Bahkan pemberitaan dan iklan berkaitan dengan pemilu sekarang ini agak controversial,” kata Hamdani.

Seperti diketahui, Basuki beberapa waktu lalu geram dengan salah satu stasiun televisi. Dalam tanya jawab bertema Pencabutan BBM Subsidi yang diunggah di Youtube, Senin (16/12), Basuki kesal karena harus mengulangi jawabannya soal kebijakan bus tingkat yang akan datang tahun depan.

"Itu kelemahan tvOne kalau nanya orang. Itulah alasannya kenapa saya nggak suka gitu suka terima tvOne untuk ngomong. Soalnya nanyanya suka konyol begitu. Ini live. Saya ga suka tvOne karena suka cari gara-gara," semprot Basuki kepada reporter yang mewawancarainya saat itu.

Sebelumnya KPI Pusat telah menegur enam televisi yakni RCTI, MNC TV, Global TV, ANTV, TV One dan Metro TV karena dinilai tidak proporsional dalam penyiaran politik. Keenam televisi itu dinilai telah melakukan beberapa pelanggaran dalam menyiarkan isu politik termasuk iklan yang mengandung unsur kampanye.

 

Penulis: Lenny Tristia Tambun/ARD


 
Badan Hukum JRKY
Pendapat anda tentang Badan Hukum untuk Jaringan Radio Komunitas Yogyakarta (JRKY)
 
Who's Online
We have 69 guests online
Diskusi
___________________________ Obrolan/Diskusi seputar Perkembangan/Kemajuan Rakom. Komentar yang melanggar norma etika, kesusilaan, menyinggung SARA, menimbulkan konfrontasi,dll akan DIHAPUS

LINK Situs Iklan akan DIHAPUS

Pengunjung
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday209
mod_vvisit_counterYesterday332
mod_vvisit_counterThis week987
mod_vvisit_counterLast week630
mod_vvisit_counterThis month2222
mod_vvisit_counterLast month2762
mod_vvisit_counterAll days3697909

We have: 69 guests online
Your IP: 54.224.56.126
 , 
Today: Oct 19, 2018
Yogyakarta Tempo dl
image