Portal Live Streaming
Jogja Siaga Bencana
 
FOTO BAKSOS BANTUAN AIR BERSIH DI WILAYAH KEC
FOTO BAKSOS BANTUAN AIR BERSIH DI WILAYAH KEC
FOTO BAKSOS BANTUAN AIR BERSIH DI WILAYAH KEC
FOTO BAKSOS BANTUAN AIR BERSIH DI WILAYAH KEC
FOTO BUBER JRKY 2012 (1)
FOTO BUBER JRKY 2012 (2)
FOTO BUBER JRKY 2012 (3)
FOTO BUBER JRKY 2012 (4)
FOTO BUBER JRKY 2012 (5)
FOTO BUBER JRKY 2012 (6)
FOTO KEGIATAN JRKY DI KONGRES II JRKI (1)
FOTO KEGIATAN JRKY DI KONGRES II JRKI (2)
FOTO KEGIATAN JRKY DI KONGRES II JRKI (3)
FOTO KEGIATAN JRKY DI KONGRES II JRKI (4)
FOTO KEGIATAN JRKY DI KONGRES II JRKI (5)
FOTO KEGIATAN JRKY DI KONGRES II JRKI (6)
FOTO KONSOLIDASI RAKOM JRKY (1)
FOTO KONSOLIDASI RAKOM JRKY (10)
FOTO KONSOLIDASI RAKOM JRKY (2)
FOTO KONSOLIDASI RAKOM JRKY (3)
FOTO KONSOLIDASI RAKOM JRKY (4)
FOTO KONSOLIDASI RAKOM JRKY (5)
FOTO KONSOLIDASI RAKOM JRKY (6)
FOTO KONSOLIDASI RAKOM JRKY (7)
FOTO KONSOLIDASI RAKOM JRKY (8)
FOTO KONSOLIDASI RAKOM JRKY (9)
FOTO PRA DAN KONSOLIDASI RAKOM (1)
FOTO PRA DAN KONSOLIDASI RAKOM (2)
FOTO PRA DAN KONSOLIDASI RAKOM (3)
FOTO PRA DAN KONSOLIDASI RAKOM (6)
Foto Kegiatan Baksos JRKY, Sabtu -8 Okt 2011 (1)
Foto Kegiatan Baksos JRKY, Sabtu -8 Okt 2011 (2)
Foto Kegiatan Baksos JRKY, Sabtu -8 Okt 2011 (3)
Ibu Nunuk Parwati (MMTC-JRKY)
Ketua JRKY menandatangani MoU
Ketua JRKY bersama Ibu Nunuk parwati
Ketua Yay Damandiri menandatangani Mou
Pengurus JRK foto bersama di Hotel Santika
Peserta utusan dari JRKY di Malang Jatim
foto bersama setelah menandatangani Mou
**************************************************************************************************

Sembunyi di balik klaim iklan

Saban hari di waktu tayang utama politisi pemilik media muncul begitu leluasa. Sekadar berpidato dalam acara partai ditayangkan langsung televisi atau dalam berbagai program sudah disiapkan, baik iklan atau dialog. Atau malahan kuis saat ini menjadi sorotan publik karena dinilai mengandung rekayasa.

Komisi Penyiaran Indonesia dinilai lambat menegur dan mengatur tingkah pemilik media terjun ke dunia politik dengan memanfaatkan frekuensi publik untuk pencitraan. Lembaga pengawas ini selalu mengaku terhalang undang-undang pemilihan umum untuk menindak.

Misalnya dalam acara kuis kebangsaan. RCTI dalam akun Twitter @kuiskebangsaan mengklaim acara ini bukan rekayasa. Tetapi penyelenggara memiliki prosedur standar di mana penelepon melakukan simulasi lebih dulu.

Aturan Komisi Penyiaran dalam Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran menegaskan secara gambang soal program kuis, undian berhadiah, dan atau permainan berhadiah lainnya wajib mendapat izin dari lembaga berwenang.

Bahkan, aturan itu menyebutkan lembaga penyiaran tidak boleh menyiarkan program siaran dibiayai atau disponsori oleh peserta pemilihan umum dan atau pemilihan kepala daerah.

Shanti Ruwyastuti dari Asosiasi TV Swasta Indonesia (ATVSI) menegaskan televisi swasta telah memberikan hak sama kepada para kandidat untuk mendapatkan layanan televisi. Bahkan, pemilik media harus mengikuti aturan sama dengan calon tidak memiliki televisi.

Ada survei soal iklan politik. Itu semua berbayar tidak ada yang gratis karena jika tidak berbayar maka bahaya untuk kita, bisa ditinggal oleh penonton, katanya dalam diskusi Independensi Media Penyiaran di Tahun Politik yang digelar Aliansi Jurnalis Independen Rabu pekan lalu.

Dia mencontohkan di perusahaanya, Metro Tv sebagai televisi berita, mempunyai tim tim khusus menempel terus kepada partai politik hingga 9 April 2014.

Dalam ruang redaksi televisi, kata dia, semua televisi telah membuatkan ruang khusus terkait peliputan pemilu. "Sejak Metro memunculkan Indonesia Memilih, setiap waktu tayang utama kita wawancara semua ketua umum partai. Kita diminta berikan sepuluh menit untuk partai berikan pendapat," ujarnya.

Direktur PR2Media Amir Effndi Siregar mengatakan media penyiaran tidak boleh melakukan propaganda. Dia membolehkan politisi memiliki stasisun televisi. "Kebebasan adalah sebuah keharusan. Ini mesti diikuti jaminan untuk keseimbangan konten, bebas pluralistik, dan independen, tuturnya.

[fas]

Sumber berita: http://www.merdeka.com/16 Des 2013

 
Badan Hukum JRKY
Pendapat anda tentang Badan Hukum untuk Jaringan Radio Komunitas Yogyakarta (JRKY)
 
Who's Online
We have 52 guests online
Diskusi
___________________________ Obrolan/Diskusi seputar Perkembangan/Kemajuan Rakom. Komentar yang melanggar norma etika, kesusilaan, menyinggung SARA, menimbulkan konfrontasi,dll akan DIHAPUS

LINK Situs Iklan akan DIHAPUS

Pengunjung
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday12434
mod_vvisit_counterYesterday11623
mod_vvisit_counterThis week31929
mod_vvisit_counterLast week49341
mod_vvisit_counterThis month134950
mod_vvisit_counterLast month193574
mod_vvisit_counterAll days3038380

We have: 35 guests, 17 bots online
Your IP: 54.162.220.219
 , 
Today: Jul 27, 2017
Yogyakarta Tempo dl
image