Portal Live Streaming
Berita KPK
Jogja Siaga Bencana
 
FOTO BAKSOS BANTUAN AIR BERSIH DI WILAYAH KEC
FOTO BAKSOS BANTUAN AIR BERSIH DI WILAYAH KEC
FOTO BAKSOS BANTUAN AIR BERSIH DI WILAYAH KEC
FOTO BAKSOS BANTUAN AIR BERSIH DI WILAYAH KEC
FOTO BUBER JRKY 2012 (1)
FOTO BUBER JRKY 2012 (2)
FOTO BUBER JRKY 2012 (3)
FOTO BUBER JRKY 2012 (4)
FOTO BUBER JRKY 2012 (5)
FOTO BUBER JRKY 2012 (6)
FOTO KEGIATAN JRKY DI KONGRES II JRKI (1)
FOTO KEGIATAN JRKY DI KONGRES II JRKI (2)
FOTO KEGIATAN JRKY DI KONGRES II JRKI (3)
FOTO KEGIATAN JRKY DI KONGRES II JRKI (4)
FOTO KEGIATAN JRKY DI KONGRES II JRKI (5)
FOTO KEGIATAN JRKY DI KONGRES II JRKI (6)
FOTO KONSOLIDASI RAKOM JRKY (1)
FOTO KONSOLIDASI RAKOM JRKY (10)
FOTO KONSOLIDASI RAKOM JRKY (2)
FOTO KONSOLIDASI RAKOM JRKY (3)
FOTO KONSOLIDASI RAKOM JRKY (4)
FOTO KONSOLIDASI RAKOM JRKY (5)
FOTO KONSOLIDASI RAKOM JRKY (6)
FOTO KONSOLIDASI RAKOM JRKY (7)
FOTO KONSOLIDASI RAKOM JRKY (8)
FOTO KONSOLIDASI RAKOM JRKY (9)
FOTO PRA DAN KONSOLIDASI RAKOM (1)
FOTO PRA DAN KONSOLIDASI RAKOM (2)
FOTO PRA DAN KONSOLIDASI RAKOM (3)
FOTO PRA DAN KONSOLIDASI RAKOM (6)
Foto Kegiatan Baksos JRKY, Sabtu -8 Okt 2011 (1)
Foto Kegiatan Baksos JRKY, Sabtu -8 Okt 2011 (2)
Foto Kegiatan Baksos JRKY, Sabtu -8 Okt 2011 (3)
Ibu Nunuk Parwati (MMTC-JRKY)
Ketua JRKY menandatangani MoU
Ketua JRKY bersama Ibu Nunuk parwati
Ketua Yay Damandiri menandatangani Mou
Pengurus JRK foto bersama di Hotel Santika
Peserta utusan dari JRKY di Malang Jatim
foto bersama setelah menandatangani Mou
**************************************************************************************************

Mengucapkan Selamat Idul Fitri 1 Syawal 1434 H

 

Lahirnya UU No. 32 tahun 2002, Tentang Penyiaran, harus diakui merupakan momentum pendemokrasian penyiaran. Jiwa demokrasi penyiaran ini salah satunya terlihat dari diakuinya lembaga penyiaran komunitas.

 

Namun persoalan perijinan masih menjadi kendala bagi radio komunitas. Proses pengurusan ijin, di mana lembaga penyiaran mengharuskan melibatkan partisipasi publik melalui mekanisme Evaluasi Dengar Pendapat (EDP) yang diatur oleh Undang-Undang No. 32 tentang Penyiaran, Peraturan Pemerintah, dan beberapa proses lainnya.

Selain persoalan perijinan, masalah regulasi penyiaran juga belum sepenuhnya berpihak terhadap radio komuntas. Dalam UU penyiaran yang dimulai mulai Pasal 21 sampai 24 mengungkapkan, bahwa radio komunitas harus independen, tidak komersil, daya coverage rendah, jangkauan terbatas untuk melayanani komunitas. Maksudnya adalah radio komunitas tidak ditujukan untuk mencari laba, bukan bagian dari perusahaan untuk mencari untung dan digunakan untuk mendidik masyarakat sejahtera serta non partisan dalam artian tidak mewakili lembaga asing/lembaga politik dan organisasi telarang.

Pembatasan alokasi frekuensi radio komunitas ini, diakui oleh Idy Muzayyad, sebenarnya tidak berpihak pada radio komuntas, karena alokasi tiga kanal pada 107.7 MHz, 107.8 MHz, dan 107.9 Mhz seringkali tumpang tindih dengan radio swasta yang daya kekuatannya lebih besar. Belum lagi bila frekuensi itu kemudian dipakai oleh radio swasta lain seperti yang terjadi di Jakarta.*NH


 

 
Badan Hukum JRKY
Pendapat anda tentang Badan Hukum untuk Jaringan Radio Komunitas Yogyakarta (JRKY)
 
Who's Online
We have 47 guests online
Diskusi
___________________________ Obrolan/Diskusi seputar Perkembangan/Kemajuan Rakom. Komentar yang melanggar norma etika, kesusilaan, menyinggung SARA, menimbulkan konfrontasi,dll akan DIHAPUS

LINK Situs Iklan akan DIHAPUS

Pengunjung
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday399
mod_vvisit_counterYesterday159
mod_vvisit_counterThis week1956
mod_vvisit_counterLast week2586
mod_vvisit_counterThis month13479
mod_vvisit_counterLast month23612
mod_vvisit_counterAll days3661218

We have: 46 guests, 1 bots online
Your IP: 54.167.62.170
 , 
Today: Feb 21, 2018
Yogyakarta Tempo dl
image