Portal Live Streaming
Berita KPK
Jogja Siaga Bencana
 
FOTO BAKSOS BANTUAN AIR BERSIH DI WILAYAH KEC
FOTO BAKSOS BANTUAN AIR BERSIH DI WILAYAH KEC
FOTO BAKSOS BANTUAN AIR BERSIH DI WILAYAH KEC
FOTO BAKSOS BANTUAN AIR BERSIH DI WILAYAH KEC
FOTO BUBER JRKY 2012 (1)
FOTO BUBER JRKY 2012 (2)
FOTO BUBER JRKY 2012 (3)
FOTO BUBER JRKY 2012 (4)
FOTO BUBER JRKY 2012 (5)
FOTO BUBER JRKY 2012 (6)
FOTO KEGIATAN JRKY DI KONGRES II JRKI (1)
FOTO KEGIATAN JRKY DI KONGRES II JRKI (2)
FOTO KEGIATAN JRKY DI KONGRES II JRKI (3)
FOTO KEGIATAN JRKY DI KONGRES II JRKI (4)
FOTO KEGIATAN JRKY DI KONGRES II JRKI (5)
FOTO KEGIATAN JRKY DI KONGRES II JRKI (6)
FOTO KONSOLIDASI RAKOM JRKY (1)
FOTO KONSOLIDASI RAKOM JRKY (10)
FOTO KONSOLIDASI RAKOM JRKY (2)
FOTO KONSOLIDASI RAKOM JRKY (3)
FOTO KONSOLIDASI RAKOM JRKY (4)
FOTO KONSOLIDASI RAKOM JRKY (5)
FOTO KONSOLIDASI RAKOM JRKY (6)
FOTO KONSOLIDASI RAKOM JRKY (7)
FOTO KONSOLIDASI RAKOM JRKY (8)
FOTO KONSOLIDASI RAKOM JRKY (9)
FOTO PRA DAN KONSOLIDASI RAKOM (1)
FOTO PRA DAN KONSOLIDASI RAKOM (2)
FOTO PRA DAN KONSOLIDASI RAKOM (3)
FOTO PRA DAN KONSOLIDASI RAKOM (6)
Foto Kegiatan Baksos JRKY, Sabtu -8 Okt 2011 (1)
Foto Kegiatan Baksos JRKY, Sabtu -8 Okt 2011 (2)
Foto Kegiatan Baksos JRKY, Sabtu -8 Okt 2011 (3)
Ibu Nunuk Parwati (MMTC-JRKY)
Ketua JRKY menandatangani MoU
Ketua JRKY bersama Ibu Nunuk parwati
Ketua Yay Damandiri menandatangani Mou
Pengurus JRK foto bersama di Hotel Santika
Peserta utusan dari JRKY di Malang Jatim
foto bersama setelah menandatangani Mou
**************************************************************************************************

Lembaga Penyiaran Komunitas

Definisi

Definisi Lembaga Penyiaran Komunitas, adalah lembaga penyiaran yang memberikan pengakuan secara signifikan terhadap peran supervisi dan evaluasi oleh anggota komunitasnya melalui sebuah lembaga supervisi yang didirikan khusus untuk tujuan tersebut. Lebih jelas lagi, menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 pasal 21 ayat (1), lembaga penyiaran komunitas merupakan lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum Indonesia, didirikan oleh komunitas tertentu, bersifat independen, dan tidak komersial, dengan daya pancar rendah, luas jangkauan wilayah terbatas, serta untuk melayani kepentingan komunitasnya.

Louie N. Tabing (2000), Vice President for Asia, AMARC (French Acronym or World Association of Community Radio Broadcaster) memberikan batasan tentang radio komunitas. Rad io komunitas adalah suatu stasiun radio penyiaran yang dioperasikan disatu lingkungan atau wilayah atau daerah tertentu yang diperuntukkan khusus bagi warga setempat, yang berisikan acara dengan cirri utama informasi daerah (local content) dan dikelola oleh warga setempat.

Secara berturut-turut dalam pasal yang sama ayat (2) dan (3), berdasarkan sifatnya Lembaga Penyiaran Komunitas diselenggarakan a). tidak untuk mencari laba atau keuntungan atau tidak merupakan bagian perusahaan yang mencari keuntungan semata; dan b). untuk mendidik dan memajukan masyarakat dalam mencapai kesejahteraan, dengan melaksanakan program acara yang meliputi budaya, pendidikan, dan informasi yang menggam-barkan identitas bangsa.

Lembaga Penyiaran Komunitas merupakan komunitas nonpartisan yang keberadaan organisasinya: a). tidak mewakili organisasi atau lembaga asing serta bukan komunitas internasional; b). tidak terkait dengan organisasi terlarang; dan c). tidak untuk kepentingan propaganda bagi kelompok atau golongan tertentu.

Berbeda dengan jenis media penyiaran publik atau swasta, pada lembaga penyiaran komunitas, khalayaknya hanya terbatas pada satu komunitas tertentu saja. Jangkauan siarannya pun terbatas, yakni pada umumnya dalam radius enam kilometer. Karena itulah, Lembaga Penyiaran Komunitas sering juga disebut sebagai low power broadcasting.

Badan hukumnya bersifat non-komersial dan biasanya berbentuk yayasan. Karena non-komersial, maka sumber pendanaannya berasal dari iuran anggota komunitas, hibah, ataupun sumbangan. Materi iklannya harus bersifat iklan layanan masyarakat, dan bukan iklan hard selling.

Isu yang melatar-belakangi hadirnya media penyiaran komunitas adalah isu tentang desentralisasi siaran. Komunitas dipandang sebagai sebuah ruang dimana diperlukan pertumbuhan wacana yang datang untuk melayani kebutuhan spesifik dari komunitas tersebut. Dalam perspektif teori media, dikenal apa yang disebut dengan ”demassifikasi media,” di mana media komunikasi semakin memberikan fokus perhatiannya kepada segmen khalayak yang lebih terbatas dan ditujukan untuk melayani kebutuhan dan kepentingan komunitas tertentu yang tidak pernah dijangkau oleh media massa komersial.

Sebagai contoh yang bagus adalah radio komunitas Informasi Pertanian di Wonocolo, Surabaya. Radio ini benar-benar serius memikirkan program sesuai dengan segmen penggemar, yakni komunitas petani. Radio yang beroperasi di jalur SW dan AM ini konsisten menyajikan program penyuluhan pertanian yang menjawab kebutuhan petani.

Disamping itu ada hal lain terkait dengan demassifikasi media. Demassifikasi media pada umumnya digerakkan oleh perkembangan teknologi komunikasi yang semakin murah dan adanya perubahan masyarakat yang semakin pluralis. Dalam kaitan inilah, masyarakat tidak saja berhak untuk mengembangkan media komunikasinya sendiri secara independen, tetapi masyarakat dan kelompok minoritas juga berhak untuk memperoleh akses terhadap media dan hak untuk dilayani sesuai kebutuhan yang mereka tentukan sendiri.

Sebagai perwujudan sistem media massa yang lebih demokratis, maka desentralisasi lembaga penyiaran bisa dipandang sebagai arus balik untuk menciptakan keseimbangan baru dalam sistem dan distribusi informasi yang selama ini dikuasai oleh lembaga penyiaran nasional yang berada di pusat. Ini sekaligus akan dapat mengubur paradigma komunikasi yang semula bersifat linier, satu arah dan top down, yang selanjutnya akan digantikan dengan paradigma komunikasi yang lebih egaliter.

Dalam konteks Indonesia, LPK hanya bisa eksis secara langgeng bila diletakkan dalam fokus multietnik dan multikultur. Dengan demikian para pengelola LPK harus mengembangkan model yang memiliki tingkat pemikiran yang matang dan bijak dalam menangani strategi kultur. LPK harus bisa menghindari perbenturan suku, agama, ras dan antargolongan yang selama ini dikhawatirkan sejumlah kalangan yang menolak LPK.

Sedangkan dipandang dari kaidah hukum, kehadiran Lembaga Penyiaran Komunitas sesungguhnya telah ditopang oleh pasal fundamental UUD ‘45, yakni pasal 28 yang menjamin setiap orang untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala saluran yang tersedia. Ini berarti LPK sebagai saluran yang tersedia di masyarakat diakui keberadaannya.

Selain itu keberadaan LPK juga, khususnya di luar Jawa dapat menghilangkan area blank spot. Kehadiran LPK diharapkan dapat mengatasi kendala teknis tersebut sehingga masyarakat dapat menikmati hiburan dan informasi di sekitar wilayahnya. Solusi ini ternyata sudah dicoba TV Komunitas Siantar dan ternyata masyarakat menyambutnya sangat antusias.

 

Persoalan Hukum

Peraturan Pemerintah (PP) No. 55 Tahun 1970 mengatur adanya dua jenis radio, yaitu radio komersial dan radio nonkomersial. PP ini menjadi dasar legitimasi di kala itu untuk tumbuhnya radio-radio komunitas, yang selain tersebar di masyarakat, juga banyak dibuat oleh kampus-kampus. Akan tetapi, dengan penjelasan Lembaga Penyiaran Komunitas seperti dalam UU Penyiaran No. 32 Th 2002, dan dipertegas dalam PP No. 51 Tahun 2005, LPK itu sendiri bukannya tidak mengidap persoalan.

Persoalan hukum yang acapkali menimpa LPK sebenarnya berpusat pada dua masalah sekaligus: pertama adalah kurangnya kreativitas sumber daya, dan kedua, kurangnya pendanaan. Kurangnya kreativitas sumber daya telah membuat LPK tidak bisa melaksanakan amanat perundang-undangan dengan serius dan utuh, yaitu berkewajiban untuk memberikan siaran dengan perspektif komunitas dan menjawab persoalan komunitas. Yang lebih mencolok justru program-program hiburan yang tidak ada kaitannya dengan kebutuhan komunitas, seperti dangdut.

Radio komunitas yang menghadapi persoalan seperti ini misalnya adalah radio Tirta Jaya di Cianjur, Jawa Barat, yang sebenarnya memiliki program pertanian yang amat penting dan relevan dengan kebutuhan komunitas disana. Akan tetapi, karena kurang kuatnya sumber daya manusia, hampir sepanjang hari radio ini memutar musik-musik dangdut.

Sepintas saja, persoalan kemiskinan isi siaran ini berimbas kepada pengalihan fungsi konstruktif dari LPK, yang mengusung semangat desentralisasi media-media dominan-komersil dan yang berpusat di kota-kota metropolitan. Titik berangkat LPK yang semula berperan secara efektif untuk pengangkatan diskursus komunitas yang spesifik, pelayanan atas kebutuhan informasi komunitas, serta fasilitas yang disediakan sebagai sarana komunikasi antar individu dalam satu komunitas tertentu, seketika gagal.

Kurangnya pendanaan juga menjadi masalah yang tidak kecil. Ketentuan perundang-undangan yang memaksa LPK agar tidak menjadi lembaga penyiaran komersial, sungguh memberatkan akses pendanaan suatu lembaga penyiaran. Akibatnya, komunitas yang tidak solid basis pendanaannya, seringkali mengambil jalan pintas dengan begitu saja memberikan jalan bagi kampanye politik individu dalam rangka pemilu, atau peliputan acara perkawinan yang didanai oleh tuan rumah yang memiliki hajatan (Sudibyo: 2004). Jika merujuk pada definisi komersial, maka peliputan kawinan atau kampanye tersebut jelas termasuk dalam bentuk komersialisasi isi siaran LPK.

Sebab itulah, persoalan kurangnya anggaran ini menjadi salah satu faktor yang melatari keterpaksaan LPK yang harus berseberangan dengan ketentuan hukum penyiaran Indonesia. Jika Lembaga Penyiaran Publik masih didanai oleh Negara, maka independensi LPK memang rentan menghadapi ujian setiap saat: di satu sisi ia berikhtiar secara independen dan mandiri untuk melakukan kegiatan siaran komunitas, dan disisi lain ia dituntut agar tidak berada dijalur komersial.

Yayan S Suryandaru

 
Badan Hukum JRKY
Pendapat anda tentang Badan Hukum untuk Jaringan Radio Komunitas Yogyakarta (JRKY)
 
Who's Online
We have 44 guests online
Diskusi
___________________________ Obrolan/Diskusi seputar Perkembangan/Kemajuan Rakom. Komentar yang melanggar norma etika, kesusilaan, menyinggung SARA, menimbulkan konfrontasi,dll akan DIHAPUS

LINK Situs Iklan akan DIHAPUS

Pengunjung
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday47
mod_vvisit_counterYesterday95
mod_vvisit_counterThis week47
mod_vvisit_counterLast week854
mod_vvisit_counterThis month1933
mod_vvisit_counterLast month3260
mod_vvisit_counterAll days3689375

We have: 44 guests online
Your IP: 54.81.110.186
 , 
Today: Aug 19, 2018
Yogyakarta Tempo dl
image