Portal Live Streaming
Jogja Siaga Bencana
 
FOTO BAKSOS BANTUAN AIR BERSIH DI WILAYAH KEC
FOTO BAKSOS BANTUAN AIR BERSIH DI WILAYAH KEC
FOTO BAKSOS BANTUAN AIR BERSIH DI WILAYAH KEC
FOTO BAKSOS BANTUAN AIR BERSIH DI WILAYAH KEC
FOTO BUBER JRKY 2012 (1)
FOTO BUBER JRKY 2012 (2)
FOTO BUBER JRKY 2012 (3)
FOTO BUBER JRKY 2012 (4)
FOTO BUBER JRKY 2012 (5)
FOTO BUBER JRKY 2012 (6)
FOTO KEGIATAN JRKY DI KONGRES II JRKI (1)
FOTO KEGIATAN JRKY DI KONGRES II JRKI (2)
FOTO KEGIATAN JRKY DI KONGRES II JRKI (3)
FOTO KEGIATAN JRKY DI KONGRES II JRKI (4)
FOTO KEGIATAN JRKY DI KONGRES II JRKI (5)
FOTO KEGIATAN JRKY DI KONGRES II JRKI (6)
FOTO KONSOLIDASI RAKOM JRKY (1)
FOTO KONSOLIDASI RAKOM JRKY (10)
FOTO KONSOLIDASI RAKOM JRKY (2)
FOTO KONSOLIDASI RAKOM JRKY (3)
FOTO KONSOLIDASI RAKOM JRKY (4)
FOTO KONSOLIDASI RAKOM JRKY (5)
FOTO KONSOLIDASI RAKOM JRKY (6)
FOTO KONSOLIDASI RAKOM JRKY (7)
FOTO KONSOLIDASI RAKOM JRKY (8)
FOTO KONSOLIDASI RAKOM JRKY (9)
FOTO PRA DAN KONSOLIDASI RAKOM (1)
FOTO PRA DAN KONSOLIDASI RAKOM (2)
FOTO PRA DAN KONSOLIDASI RAKOM (3)
FOTO PRA DAN KONSOLIDASI RAKOM (6)
Foto Kegiatan Baksos JRKY, Sabtu -8 Okt 2011 (1)
Foto Kegiatan Baksos JRKY, Sabtu -8 Okt 2011 (2)
Foto Kegiatan Baksos JRKY, Sabtu -8 Okt 2011 (3)
Ibu Nunuk Parwati (MMTC-JRKY)
Ketua JRKY menandatangani MoU
Ketua JRKY bersama Ibu Nunuk parwati
Ketua Yay Damandiri menandatangani Mou
Pengurus JRK foto bersama di Hotel Santika
Peserta utusan dari JRKY di Malang Jatim
foto bersama setelah menandatangani Mou
**************************************************************************************************

Rancangan Peraturan Peliputan di DPR Menuai Kritik

Kebebasan pers sejatinya sudah diatur oleh UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers. Wartawan yang melakukan peliputan di manapun diatur oleh dan terikat pada kode etik jurnalistik. Tidak terkecuali di DPR. Tapi, Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR telah merancang sebuah Peraturan Peliputan Pers di DPR. Draf peraturan itusudah disodorkan pada sidang paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso, Selasa (05/2).

Usulan itu langsung dihujan interupsi dari sejumlah anggota Dewan. Sejumlah anggota Dewan menilai Rancangan Peraturan Peliputan Pers di DPR dipandang membatasi wartawan dalam mencari berita.

Anggota Komisi Hukum DPR, Indra,mempertanyakan alasan pembuatan rancangan peraturan tersebut. Rancangan peraturan itu memuat klausula yang membatasi wartawan mendapatkan informasi. Indra menunjuk Pasal 12yang menyebut “Pada saat rapat berakhir, wartawan dapat memperoleh hasil rapat yang disampaikan oleh ketua rapat”.Rumusan ini dia nilai membatasi ruang gerak wartawan. Sebab, pasal itu dapat ditafsirkan hanya ketua rapat yang boleh diwawancarai. “Ini peraturan punya konsekuensi jika ada pelanggaran. Terpenting kita tidak boleh  mengekangan wartawan,” ujarnya.

Klausul lain yang menimbulkan pertanyaan adalah Pasal 4. Pasal itu menyebutkan, “Wartawan yang berhak melakukan kegiatan peliputan kegiatan DPR  RI wajib mempunyai kartu peliputan DPR RI yang dikeluarkan oleh bagian pemberitaan Setjen DPR RI”. Menurut Indra, pasal itu dinilai rancu. Sebab, kegiatan DPR tidak melulu dilakukan di dalam gedung DPR. “Bagaimana kalau wartawan tidak memegang Id Pers DPR, apakah bisa melakukan wawancara?. Berarti dia tidak bisa wawancara. Jadi tidak bisa kalau kita mengacu pada peraturan ini,” ujar anggota Baleg itu.

Anggota Komisi Pemerintahan Nurul Arifin menambahkan rancangan peraturan itu dipandang tidak perlu. Pasalnya wartawan telah bekerja sesuai dengan tugas dan funsinya sesuai kode etik yang mengaturnya. Menurutnya, BURT tidak memiliki kewenangan merancan peraturan. Kalaupun BURT hendak merancang peraturan, maka dapat diserahkan ke Sekretaris Jenderal (Setjen) DPR.

Akbar Faisal punya pandangan serupa. Ia menilai draf peraturan ini lahi karena kekhawatiran sejumlah anggota Dewan terhadap pemberitaan media. Akbar menyarankan agar rancangan peraturan tidak disahkan dalam sidang paripurna. “Kita semua ketakutan, karena banyak orang yang buat media online dan entah dia siapa. Jadi ini model ketakutan kita pada pers,” ujarnya.

Achmad Dimyati Natakusuma menambahkan dalam rancangan peraturan itu masih ada pasal yang tidak sinkron, seperti Pasal 12 dan 16. Politisi PPP ini meminta agar rancangan peraturan diharmonisasi terlebih dahulu, terutama dengan UU Pers.

Menaggapi interupsi sejumlah anggota dewan, Wakil Ketua BURT DPR Nuriswanto  angkat bicara. Menurutnya, perumusan hingga pembahasan rancangan peraturan tersebut telah melibatkan berbagai pihak. Mulai sejumlah asosiasi jurnalis, fraksi partai, Dewan Pers dan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). Pembahasan rancangan peraturan telah memakan waktu dua tahun hingga membentuk Panitia Kerja (Panja).

Lima fraksi partai telah memberikan masukan terhadap pembentukan rancangan peraturan tersebut. Yakni Fraksi Demokrat, PAN, PKB, PPP dan Hanura. “Saya kira BURT tidak perlu lagi menjelaskan pasal per pasal, karena prosesnya sudah panjang dan sudah kami sampaikan ke fraksi-fraksi. Tapi tidak ada niat untuk mengekang pers melakukan peliputan di sini,” ujarnya.

Di ujung sidang paripurna, Priyo menegaskan pembahasan Rancangan Peraturan tentang Peliputan Pers di DPR ditunda hingga tiga pekan ke depan. Ia meminta agar BURT merevisi sejumlah pasal. Kemudian draf hasil revisi diserahkan ke sejumlah fraksi. “Pers membutuhkan kita, dan anggota DPR butuh diberitakan. Bayangkan jika pers tidak mau memberitakan apapun?” pungkasnya.

Sumber berita: http://www.hukumonline.com| 6 Februari 2013

 
Badan Hukum JRKY
Pendapat anda tentang Badan Hukum untuk Jaringan Radio Komunitas Yogyakarta (JRKY)
 
Who's Online
We have 79 guests online
Diskusi
___________________________ Obrolan/Diskusi seputar Perkembangan/Kemajuan Rakom. Komentar yang melanggar norma etika, kesusilaan, menyinggung SARA, menimbulkan konfrontasi,dll akan DIHAPUS

LINK Situs Iklan akan DIHAPUS

Pengunjung
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday12467
mod_vvisit_counterYesterday11623
mod_vvisit_counterThis week31962
mod_vvisit_counterLast week49341
mod_vvisit_counterThis month134983
mod_vvisit_counterLast month193574
mod_vvisit_counterAll days3038413

We have: 50 guests, 28 bots online
Your IP: 54.162.220.219
 , 
Today: Jul 27, 2017
Yogyakarta Tempo dl
image