Portal Live Streaming
Berita KPK
Jogja Siaga Bencana
 
FOTO BAKSOS BANTUAN AIR BERSIH DI WILAYAH KEC
FOTO BAKSOS BANTUAN AIR BERSIH DI WILAYAH KEC
FOTO BAKSOS BANTUAN AIR BERSIH DI WILAYAH KEC
FOTO BAKSOS BANTUAN AIR BERSIH DI WILAYAH KEC
FOTO BUBER JRKY 2012 (1)
FOTO BUBER JRKY 2012 (2)
FOTO BUBER JRKY 2012 (3)
FOTO BUBER JRKY 2012 (4)
FOTO BUBER JRKY 2012 (5)
FOTO BUBER JRKY 2012 (6)
FOTO KEGIATAN JRKY DI KONGRES II JRKI (1)
FOTO KEGIATAN JRKY DI KONGRES II JRKI (2)
FOTO KEGIATAN JRKY DI KONGRES II JRKI (3)
FOTO KEGIATAN JRKY DI KONGRES II JRKI (4)
FOTO KEGIATAN JRKY DI KONGRES II JRKI (5)
FOTO KEGIATAN JRKY DI KONGRES II JRKI (6)
FOTO KONSOLIDASI RAKOM JRKY (1)
FOTO KONSOLIDASI RAKOM JRKY (10)
FOTO KONSOLIDASI RAKOM JRKY (2)
FOTO KONSOLIDASI RAKOM JRKY (3)
FOTO KONSOLIDASI RAKOM JRKY (4)
FOTO KONSOLIDASI RAKOM JRKY (5)
FOTO KONSOLIDASI RAKOM JRKY (6)
FOTO KONSOLIDASI RAKOM JRKY (7)
FOTO KONSOLIDASI RAKOM JRKY (8)
FOTO KONSOLIDASI RAKOM JRKY (9)
FOTO PRA DAN KONSOLIDASI RAKOM (1)
FOTO PRA DAN KONSOLIDASI RAKOM (2)
FOTO PRA DAN KONSOLIDASI RAKOM (3)
FOTO PRA DAN KONSOLIDASI RAKOM (6)
Foto Kegiatan Baksos JRKY, Sabtu -8 Okt 2011 (1)
Foto Kegiatan Baksos JRKY, Sabtu -8 Okt 2011 (2)
Foto Kegiatan Baksos JRKY, Sabtu -8 Okt 2011 (3)
Ibu Nunuk Parwati (MMTC-JRKY)
Ketua JRKY menandatangani MoU
Ketua JRKY bersama Ibu Nunuk parwati
Ketua Yay Damandiri menandatangani Mou
Pengurus JRK foto bersama di Hotel Santika
Peserta utusan dari JRKY di Malang Jatim
foto bersama setelah menandatangani Mou
**************************************************************************************************

DIGITALISASI TELEVISI Pemerintah Harus Menyiapkan Infrastruktur dan Payung Hukum

Pemerintah dalam hal ini Kementrian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) harusnya menyiapkan infrastruktur dan payung hukum lebih dulu, bila ingin mengalihkan televisi ana;og ke digital, karena hal itu menyangkut hajat hidup orang banyak. Demikian dikemukakan anggota Komisi I DPR RI, Roy Suryo . Memang, diakuinya, pengalihan itu merupakan kebutuhan yang sudah dilakukan lebih dulu oleh banyak negara.

"Tapi, mereka sudah lebih dulu difasilitasi oleh berbagai infrastruktur dan aturannya," kata pakar telematika itu. Kalau di Tanah Air, sambungnya, hal tersebut belum ada.

Penggunaan Peraturan Menteri (Permen) No 22 tahun 2011 tentang Digitalisasi sebagai landasan, dikatakan Roy masih belum kuat. Harusnya, pemerintah dalam hal ini Kominfo bersabar untuk menunggu. Apalagi UU No 32 tahun 2002 sedang direvisi.

Dalam revisi tersebut, disebutkannya, juga bakal dimasukan poin-poin mengenai digitalisasi. "Harusnya, pemerintah sabar menunggu," ujarnya. Terkait dengan rencana Kominfo untuk melakukan tender digitalisasi pada hari ini (Senin, 14/5), menurut anggota Komisi I tersebut, itu sangat salah.

"Kasihan buat mereka yang ikut tender, sedangkan kami sendiri (Komisi I DPR RI) telah meminta agar Kominfo mengkaji ulang mengenai Permen No 22 Tahun 2011," tuturnya. Dengan begitu, besar kemungkinan apa yang dilakukan Kominfo dalam rangka digitalisasi ini tidak memperoleh persetujuan dewan.

Sebelumnya, sesungguhnya pernyataan senada juga telah disampaikan Wakil Ketua Komisi I DPR RI dan Ketua Panja Revisi UU Penyiaran, Hayono Isman. Dikemukakannya, sejauh ini Kominfo belum juga memberi tanggapan atas permintaan dewan untuk mengkaji ulang Permen yang diterbitkannya.

Selain itu, kata dia, Komisi I juga telah meminta Menkominfo agar proses migrasi dari siaran analog ke digital menunggu selesainya revisi UU No 3 Tahun 2002. "Karenany, kalau toh Kominfo mengatakan mereka menggunakan UU itu sebagai landasan hukum. Tapi kan, undang-undang itu sedang direvisi," katanya.

Sehubungan dengan tender digitalisasi (dimulai Senin, 14/5), Hayono Isman mengemukakan, kalau dijalankan juga maka berarti Kominfo telah mengabaikan permintaan Komisi I. Dia berpendapat, kalau hanya menggunakan Permen saja bisa berbahaya. "Kalau menterinya ganti akan mudah berubah aturannya," ucapnya.

Yang lebih parah lagi, ujarnya, akan merusak hubungan antara Komisi I dan pemerintah. Kalau itu sampai terjadi, maka seperti dikatakan Hayono, apa yang dilakukan Kominfo tidak memperoleh dukungan dari DPR. Komisi I pasti tidak akan mendukung. Sebab, sederhana saja tidak cukup dengan Permen harus dengan undang-undang. (Dwi Putro AA)

Sumber berita: suarakarya-online.com| 14 Mei 2012

 

 
Badan Hukum JRKY
Pendapat anda tentang Badan Hukum untuk Jaringan Radio Komunitas Yogyakarta (JRKY)
 
Who's Online
We have 42 guests online
Diskusi
___________________________ Obrolan/Diskusi seputar Perkembangan/Kemajuan Rakom. Komentar yang melanggar norma etika, kesusilaan, menyinggung SARA, menimbulkan konfrontasi,dll akan DIHAPUS

LINK Situs Iklan akan DIHAPUS

Pengunjung
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday372
mod_vvisit_counterYesterday159
mod_vvisit_counterThis week1929
mod_vvisit_counterLast week2586
mod_vvisit_counterThis month13452
mod_vvisit_counterLast month23612
mod_vvisit_counterAll days3661191

We have: 42 guests online
Your IP: 54.167.62.170
 , 
Today: Feb 21, 2018
Yogyakarta Tempo dl
image