Portal Live Streaming
Jogja Siaga Bencana
 
FOTO BAKSOS BANTUAN AIR BERSIH DI WILAYAH KEC
FOTO BAKSOS BANTUAN AIR BERSIH DI WILAYAH KEC
FOTO BAKSOS BANTUAN AIR BERSIH DI WILAYAH KEC
FOTO BAKSOS BANTUAN AIR BERSIH DI WILAYAH KEC
FOTO BUBER JRKY 2012 (1)
FOTO BUBER JRKY 2012 (2)
FOTO BUBER JRKY 2012 (3)
FOTO BUBER JRKY 2012 (4)
FOTO BUBER JRKY 2012 (5)
FOTO BUBER JRKY 2012 (6)
FOTO KEGIATAN JRKY DI KONGRES II JRKI (1)
FOTO KEGIATAN JRKY DI KONGRES II JRKI (2)
FOTO KEGIATAN JRKY DI KONGRES II JRKI (3)
FOTO KEGIATAN JRKY DI KONGRES II JRKI (4)
FOTO KEGIATAN JRKY DI KONGRES II JRKI (5)
FOTO KEGIATAN JRKY DI KONGRES II JRKI (6)
FOTO KONSOLIDASI RAKOM JRKY (1)
FOTO KONSOLIDASI RAKOM JRKY (10)
FOTO KONSOLIDASI RAKOM JRKY (2)
FOTO KONSOLIDASI RAKOM JRKY (3)
FOTO KONSOLIDASI RAKOM JRKY (4)
FOTO KONSOLIDASI RAKOM JRKY (5)
FOTO KONSOLIDASI RAKOM JRKY (6)
FOTO KONSOLIDASI RAKOM JRKY (7)
FOTO KONSOLIDASI RAKOM JRKY (8)
FOTO KONSOLIDASI RAKOM JRKY (9)
FOTO PRA DAN KONSOLIDASI RAKOM (1)
FOTO PRA DAN KONSOLIDASI RAKOM (2)
FOTO PRA DAN KONSOLIDASI RAKOM (3)
FOTO PRA DAN KONSOLIDASI RAKOM (6)
Foto Kegiatan Baksos JRKY, Sabtu -8 Okt 2011 (1)
Foto Kegiatan Baksos JRKY, Sabtu -8 Okt 2011 (2)
Foto Kegiatan Baksos JRKY, Sabtu -8 Okt 2011 (3)
Ibu Nunuk Parwati (MMTC-JRKY)
Ketua JRKY menandatangani MoU
Ketua JRKY bersama Ibu Nunuk parwati
Ketua Yay Damandiri menandatangani Mou
Pengurus JRK foto bersama di Hotel Santika
Peserta utusan dari JRKY di Malang Jatim
foto bersama setelah menandatangani Mou
**************************************************************************************************

Tanggapan JRKI Terhadap Komisi 1 DPR RI

Jaringan Radio Komunitas Indonesia (JRKI) mengikuti  sidang Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU)  dengan Komisi 1 DPR RI, Kamis (1/3). Dalam tangapannya, Pengurus JRKI menyampaikan beberapa masukan diantaranya :

 

Tentang Isi Pasal Menimbang

Undang-undang Penyiaran Perubahan yang sedang di bahas oleh Panja Penyiaran selayaknya memperhatikan landasan berfikirnya pada poit-point di bawah ini.

  1. Kemerdekaan menyampaikan pendapat dan memperoleh informasi
  2. Spektrum frekuensi radio sebagai milik publik yang terbatas dan dikuasai Negara
  3. Jaminan atas keanekaragaman kepemilikan dan isi
  4. Kewajiban bagi lembaga penyiaran menyelenggarakan siaran secara bertanggungjawab dan berorientasi pada kepentingan public
  5. Kekuatan dan pengaruh yang besar penyiaran dalam pembentukan pendapat, sikap dan perilaku khalayak
  6. Perkembangan teknologi penyiaran dan kebutuhan masyarakat yang terus berubah

Ketika membicarakan masyarakat demokratis, sesungguhnya kita membicarakan masalah kemerdekaan warganegara. Dan kemerdekaan ini, acap dirumuskan sebagai hak-hak untuk berkomunikasi, berkaitan dengan: kebebasan berkeyakinan, kebebasan berbicara, kebebasan berkumpul dan berorganisasi, serta kebebasan mengakses informasi. Oleh karena itu, kemerdekaan media, pada intinya haruslah mampu menyalurkan secara bebas arus informasi, dan arus pertukaran pendapat, guna menjamin hak rakyat untuk tahu.

Sebagaimana amanat Undang Undang Dasar 1945 Amandement ke-2 pasal 33 dan Pasal 28 (A-J). Pasal 33(3) menegaskan; ranah publik dikuasai negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sedang pasal 28 menegaskan bahwa kebebasan berkeyakinan, kebebasan berbicara, kebebasan berkumpul dan berorganisasi, serta kebebasan mengakses informasi.

Tentang Lembaga Penyiaran Publik

DPR berencana menyusun sebuah UU khusus tentang Lembaga Penyiaran Publik (LPP), sehingga semua pasal tentang LPP tidak akan lagi termuat dalam UU Penyiaran. Satu-satunya pasal tentang LPP yang akan termuat dalam UU Penyiaran adalah ketentuan bahwa pengaturan mengenai LPP akan diatur dalam UU LPP tersendiri

Tanggapan JRKI

Bila memang ada sebuah UU LP Publik, Harusnya mengatur juga UU LP Komunitas dan dimasukan dalam satu paket pembahasan UU Penyiaran.

Tanggapan JRKI Tentang Komisi Penyiaran Indonesia (KPI)

Kami meyakini membangun system penyiaran Indonesia yang sehat harus melibatkan semua komponen warga Negara Indonesia. Oleh karena itu kami mendukung untuk tetap adanya lembaga regulator penyiaran bernama KPI ( Komisi Penyiaran Indonesia). Dan wilayah kewenangan KPI lain mencakup juga Perizinan dan pemberian Sanksi. Untuk menjaga penyalahgunaan wewenang KPI perlu juga diatur mekanisme banding terhadap keputusan KPI. Dan perlu juga diatur mekanisme pengawasan terhadap kinerja KPI.

Tentang Sistem Siaran Jaringan (SSJ)

Sistem Siaran Jaringan (SSJ) adalah sistem penyelenggaraan penyiaran di mana terdapat LP induk yang memancarluaskan siarannya ke beberapa wilayah siar melalui LP-LP lokal secara tetap pada jam-jam siaran tertentu yang didasari kesepakatan resmi antara LP induk dengan LP-LP lokal tersebut

Tanggapan JRKI:

SSJ selayaknay merupakan Kewajiban bagi lembaga penyiaran untuk menjamin keberagaman siaram dan juga mengakomodir kebinekaan yang berada di indonesia. Point kami yang lain tentang SSJ ini adalah membuka peluang bagi Penyiaran yang berbasis Non Jakarta dan Non Jawa untuk bisa di apresiasi oleh seluruh warga Indonesia lainnya.

Tentang Kepemilikan

Kami meyakini semakin banyak warga Negara yang punya akses terhadap kepemilikan media nya maka akan membangun industry penyiaran di Indonesia dengan sehat. Sehingga sebuah perusahaan tidak dapat memiliki lebih dari satu LP di wilayah siar yang sama. Sebuah perusahaan (holding company) LP boleh memiliki lebih dari satu media dengan jenis media berbeda di wilayah siaran yang sama.

Dan kami meyakini diperlukan pembatasan mengenai kepemilikan dan netralitas isi siaran serta diperlukan juga ada pembatasan tentang modal asing.

Tentang Perizinan

Kami mengusulkan untuk lembaga yang berwenang mengeluarkan Izin Penyelenggaraan ada di tangan KPID untuk penyiaran komunitas. Untuk itu perlu kejelasan dan adanya ketetapan tentang prosedur perolehan izin yang harus diikuti oleh lembaga penyiaran komunitas.

Undang-Undang ini juga harus menegaskan batas waktu proses penilaian izin oleh KPI/D dan ada mekanisme khusus seandainya KPI/D tidak memproses izin sesuai dengan prosedur yang ditetapkan.

Kami juga meyakini proses izin ini harus terbuka pada publik sehingga jelas perihal keputusan penolakan izin atau perpanjangan izin yang diberikan.

Tentang Isi Siaran

Sebaiknya bahwa pengaturan isi siaran ditetapkan saja dalam Standar Program Siaran (SPS) yang dikeluarkan KPI. Dan kami meyakini perlunya ada pembatasan berkaitan dengan tayangan iklan supaya kenyaman tidak terganggu oleh banyaknya iklan.

Tentang Lembaga Penyiaran Berlangganan

JRKI memandang semua lembaga penyiaran harus diatur dengan mengacu pada prinsip hak publik untuk tahu baik itu ‘gratis’ ataupun ‘berbayar.’

Tentang Penyiaran dengan Teknologi Digital

Kami meyakini teknologi itu hanya sebuah alat untuk membangun manusia mengerti tentang kemanusiaanya. Oleh karena itu kami meminta pada Negara membolehkan warga negaranya untuk menggunakan jenis tenologi apa pun yang digunakan. Baik analog maupun digital keduanya layak hidup.

 
Badan Hukum JRKY
Pendapat anda tentang Badan Hukum untuk Jaringan Radio Komunitas Yogyakarta (JRKY)
 
Who's Online
We have 16 guests online
Diskusi
___________________________ Obrolan/Diskusi seputar Perkembangan/Kemajuan Rakom. Komentar yang melanggar norma etika, kesusilaan, menyinggung SARA, menimbulkan konfrontasi,dll akan DIHAPUS

LINK Situs Iklan akan DIHAPUS

Pengunjung
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday2916
mod_vvisit_counterYesterday8051
mod_vvisit_counterThis week10967
mod_vvisit_counterLast week52476
mod_vvisit_counterThis month110765
mod_vvisit_counterLast month144350
mod_vvisit_counterAll days3158545

We have: 13 guests, 3 bots online
Your IP: 54.158.252.131
 , 
Today: Aug 21, 2017
Yogyakarta Tempo dl
image