Portal Live Streaming
Berita KPK
Jogja Siaga Bencana
 
FOTO BAKSOS BANTUAN AIR BERSIH DI WILAYAH KEC
FOTO BAKSOS BANTUAN AIR BERSIH DI WILAYAH KEC
FOTO BAKSOS BANTUAN AIR BERSIH DI WILAYAH KEC
FOTO BAKSOS BANTUAN AIR BERSIH DI WILAYAH KEC
FOTO BUBER JRKY 2012 (1)
FOTO BUBER JRKY 2012 (2)
FOTO BUBER JRKY 2012 (3)
FOTO BUBER JRKY 2012 (4)
FOTO BUBER JRKY 2012 (5)
FOTO BUBER JRKY 2012 (6)
FOTO KEGIATAN JRKY DI KONGRES II JRKI (1)
FOTO KEGIATAN JRKY DI KONGRES II JRKI (2)
FOTO KEGIATAN JRKY DI KONGRES II JRKI (3)
FOTO KEGIATAN JRKY DI KONGRES II JRKI (4)
FOTO KEGIATAN JRKY DI KONGRES II JRKI (5)
FOTO KEGIATAN JRKY DI KONGRES II JRKI (6)
FOTO KONSOLIDASI RAKOM JRKY (1)
FOTO KONSOLIDASI RAKOM JRKY (10)
FOTO KONSOLIDASI RAKOM JRKY (2)
FOTO KONSOLIDASI RAKOM JRKY (3)
FOTO KONSOLIDASI RAKOM JRKY (4)
FOTO KONSOLIDASI RAKOM JRKY (5)
FOTO KONSOLIDASI RAKOM JRKY (6)
FOTO KONSOLIDASI RAKOM JRKY (7)
FOTO KONSOLIDASI RAKOM JRKY (8)
FOTO KONSOLIDASI RAKOM JRKY (9)
FOTO PRA DAN KONSOLIDASI RAKOM (1)
FOTO PRA DAN KONSOLIDASI RAKOM (2)
FOTO PRA DAN KONSOLIDASI RAKOM (3)
FOTO PRA DAN KONSOLIDASI RAKOM (6)
Foto Kegiatan Baksos JRKY, Sabtu -8 Okt 2011 (1)
Foto Kegiatan Baksos JRKY, Sabtu -8 Okt 2011 (2)
Foto Kegiatan Baksos JRKY, Sabtu -8 Okt 2011 (3)
Ibu Nunuk Parwati (MMTC-JRKY)
Ketua JRKY menandatangani MoU
Ketua JRKY bersama Ibu Nunuk parwati
Ketua Yay Damandiri menandatangani Mou
Pengurus JRK foto bersama di Hotel Santika
Peserta utusan dari JRKY di Malang Jatim
foto bersama setelah menandatangani Mou
**************************************************************************************************

LPPMI Minta Digitalisasi TV Ditunda

DIREKTUR Eksekutif Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat Informasi (LPPMI) Kamilov Sagala mengusulkan agar pemerintah menunda rencana digitalisasi TV sampai revisi Undang-Undang (UU) Nomor 31 tentang Penyiaran selesai.

''Rencana digitalisasi TV sekarang ini tidak dapat dibenarkan sampai menunggu revisi UU Penyiaran. Pasalnya, penyelenggara multiplexer tidak dikenal dalam UU tersebut. Apalagi, definisi penyiaran digitalisasi berbeda dengan analog karena tidak hanya bersifat broadcast tapi juga on demand,'' ungkapnya.

Menurut Kamilov, migrasi ke TV digital harus menjadi program nasional dan ada batasan maksimal semua televisi analog harus migrasi. Karena itu, ia mengusulkan agar dalam revisi UU Nomor 32/2002 ada pembatasan kalau penyelenggara multiplexer di satu wilayah tidak dapat menjadi penyelenggara multiplexer di wilayah lain.

Agar netral, penyelenggara multiplexer juga sebaiknya tidak memiliki hubungan dengan pemilik ijin penyiaran. ''Sebaiknya disediakan negara atau BUMN,'' tegas Kamilov. (RO/OL-14)

Sumber berita:mediaindonesia.com|Selasa, 27 Maret 2012

 
Badan Hukum JRKY
Pendapat anda tentang Badan Hukum untuk Jaringan Radio Komunitas Yogyakarta (JRKY)
 
Who's Online
We have 8 guests online
Diskusi
___________________________ Obrolan/Diskusi seputar Perkembangan/Kemajuan Rakom. Komentar yang melanggar norma etika, kesusilaan, menyinggung SARA, menimbulkan konfrontasi,dll akan DIHAPUS

LINK Situs Iklan akan DIHAPUS

Pengunjung
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday129
mod_vvisit_counterYesterday196
mod_vvisit_counterThis week473
mod_vvisit_counterLast week1422
mod_vvisit_counterThis month4807
mod_vvisit_counterLast month3522
mod_vvisit_counterAll days3675275

We have: 7 guests, 1 bots online
Your IP: 54.196.110.222
 , 
Today: May 22, 2018
Yogyakarta Tempo dl
image