Portal Live Streaming
Berita KPK
Jogja Siaga Bencana
 
FOTO BAKSOS BANTUAN AIR BERSIH DI WILAYAH KEC
FOTO BAKSOS BANTUAN AIR BERSIH DI WILAYAH KEC
FOTO BAKSOS BANTUAN AIR BERSIH DI WILAYAH KEC
FOTO BAKSOS BANTUAN AIR BERSIH DI WILAYAH KEC
FOTO BUBER JRKY 2012 (1)
FOTO BUBER JRKY 2012 (2)
FOTO BUBER JRKY 2012 (3)
FOTO BUBER JRKY 2012 (4)
FOTO BUBER JRKY 2012 (5)
FOTO BUBER JRKY 2012 (6)
FOTO KEGIATAN JRKY DI KONGRES II JRKI (1)
FOTO KEGIATAN JRKY DI KONGRES II JRKI (2)
FOTO KEGIATAN JRKY DI KONGRES II JRKI (3)
FOTO KEGIATAN JRKY DI KONGRES II JRKI (4)
FOTO KEGIATAN JRKY DI KONGRES II JRKI (5)
FOTO KEGIATAN JRKY DI KONGRES II JRKI (6)
FOTO KONSOLIDASI RAKOM JRKY (1)
FOTO KONSOLIDASI RAKOM JRKY (10)
FOTO KONSOLIDASI RAKOM JRKY (2)
FOTO KONSOLIDASI RAKOM JRKY (3)
FOTO KONSOLIDASI RAKOM JRKY (4)
FOTO KONSOLIDASI RAKOM JRKY (5)
FOTO KONSOLIDASI RAKOM JRKY (6)
FOTO KONSOLIDASI RAKOM JRKY (7)
FOTO KONSOLIDASI RAKOM JRKY (8)
FOTO KONSOLIDASI RAKOM JRKY (9)
FOTO PRA DAN KONSOLIDASI RAKOM (1)
FOTO PRA DAN KONSOLIDASI RAKOM (2)
FOTO PRA DAN KONSOLIDASI RAKOM (3)
FOTO PRA DAN KONSOLIDASI RAKOM (6)
Foto Kegiatan Baksos JRKY, Sabtu -8 Okt 2011 (1)
Foto Kegiatan Baksos JRKY, Sabtu -8 Okt 2011 (2)
Foto Kegiatan Baksos JRKY, Sabtu -8 Okt 2011 (3)
Ibu Nunuk Parwati (MMTC-JRKY)
Ketua JRKY menandatangani MoU
Ketua JRKY bersama Ibu Nunuk parwati
Ketua Yay Damandiri menandatangani Mou
Pengurus JRK foto bersama di Hotel Santika
Peserta utusan dari JRKY di Malang Jatim
foto bersama setelah menandatangani Mou
**************************************************************************************************

Tertibkan Regulasi Frekwensi

Pebisnis penyiaran di Indonesia meminta pemerintah mengatur secara tertib regulasi penyiaran secara nasional. Pengaturan itu diperlukan agar pemakaian spektrum frekuensi radio tidak dijalankan secara monopoli atau oligopoli oleh pihak tertentu.

Menurut Ketua Umum Masyarakat Peduli Penyiaran Indonesia (Masppindo), Mikael L Kleden, pemanfaatan frekuensi radio perlu diatur secara tertib, efektif, efisien, serta diawasi secara ketat agar tidak terjadi monopoli atau oligapoli dalam penyiaran berdasarkan prinsip diversity of ownership dan diversity of content.



"Untuk menjaga integritas nasional, sistem penyiaran nasional harus menjamin terciptanya tatanan informasi nasional yang adil dan merata," terang Mikael di Jakarta, kemarin.

Menyikapi masalah penyiaran ini, Komisi I DPR RI telah mengadakan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) ketiga untuk memperoleh masukan dari berbagai elemen masyarakat sebagai bahan dalam pembahasan dan penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Penyiaran yang baru.

RUU ini merupakan revisi terhadap UU No 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. "Intinya, kami menolak lembaga penyiaran sebagaimana diamanatkan oleh Permenkominfo No 22 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Televisi Digital Terestrial Penerimaan Tetap Tidak Berbayar (Free To Air)," tegas Kleden. fan/E-3

Sumber berita: http://koran-jakarta| 19 Maret 2012 | 00:10:38 WIB

 

 
Badan Hukum JRKY
Pendapat anda tentang Badan Hukum untuk Jaringan Radio Komunitas Yogyakarta (JRKY)
 
Who's Online
We have 42 guests online
Diskusi
___________________________ Obrolan/Diskusi seputar Perkembangan/Kemajuan Rakom. Komentar yang melanggar norma etika, kesusilaan, menyinggung SARA, menimbulkan konfrontasi,dll akan DIHAPUS

LINK Situs Iklan akan DIHAPUS

Pengunjung
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday96
mod_vvisit_counterYesterday150
mod_vvisit_counterThis week1143
mod_vvisit_counterLast week1422
mod_vvisit_counterThis month5477
mod_vvisit_counterLast month3522
mod_vvisit_counterAll days3675945

We have: 40 guests, 1 bots online
Your IP: 54.166.172.180
 , 
Today: May 26, 2018
Yogyakarta Tempo dl
image