Portal Live Streaming
Berita KPK
Jogja Siaga Bencana
 
FOTO BAKSOS BANTUAN AIR BERSIH DI WILAYAH KEC
FOTO BAKSOS BANTUAN AIR BERSIH DI WILAYAH KEC
FOTO BAKSOS BANTUAN AIR BERSIH DI WILAYAH KEC
FOTO BAKSOS BANTUAN AIR BERSIH DI WILAYAH KEC
FOTO BUBER JRKY 2012 (1)
FOTO BUBER JRKY 2012 (2)
FOTO BUBER JRKY 2012 (3)
FOTO BUBER JRKY 2012 (4)
FOTO BUBER JRKY 2012 (5)
FOTO BUBER JRKY 2012 (6)
FOTO KEGIATAN JRKY DI KONGRES II JRKI (1)
FOTO KEGIATAN JRKY DI KONGRES II JRKI (2)
FOTO KEGIATAN JRKY DI KONGRES II JRKI (3)
FOTO KEGIATAN JRKY DI KONGRES II JRKI (4)
FOTO KEGIATAN JRKY DI KONGRES II JRKI (5)
FOTO KEGIATAN JRKY DI KONGRES II JRKI (6)
FOTO KONSOLIDASI RAKOM JRKY (1)
FOTO KONSOLIDASI RAKOM JRKY (10)
FOTO KONSOLIDASI RAKOM JRKY (2)
FOTO KONSOLIDASI RAKOM JRKY (3)
FOTO KONSOLIDASI RAKOM JRKY (4)
FOTO KONSOLIDASI RAKOM JRKY (5)
FOTO KONSOLIDASI RAKOM JRKY (6)
FOTO KONSOLIDASI RAKOM JRKY (7)
FOTO KONSOLIDASI RAKOM JRKY (8)
FOTO KONSOLIDASI RAKOM JRKY (9)
FOTO PRA DAN KONSOLIDASI RAKOM (1)
FOTO PRA DAN KONSOLIDASI RAKOM (2)
FOTO PRA DAN KONSOLIDASI RAKOM (3)
FOTO PRA DAN KONSOLIDASI RAKOM (6)
Foto Kegiatan Baksos JRKY, Sabtu -8 Okt 2011 (1)
Foto Kegiatan Baksos JRKY, Sabtu -8 Okt 2011 (2)
Foto Kegiatan Baksos JRKY, Sabtu -8 Okt 2011 (3)
Ibu Nunuk Parwati (MMTC-JRKY)
Ketua JRKY menandatangani MoU
Ketua JRKY bersama Ibu Nunuk parwati
Ketua Yay Damandiri menandatangani Mou
Pengurus JRK foto bersama di Hotel Santika
Peserta utusan dari JRKY di Malang Jatim
foto bersama setelah menandatangani Mou
**************************************************************************************************

berita dan informasi lokal dan Nasional tentang Rakom dan Penyiaran

KNRP: Reformasi Penyiaran Berjalan di Tempat

Koalisi Nasional Reformasi Penyiaran (KNRP) menegaskan reformasi penyiaran di Indonesia berjalan di tempat karena kentalnya kepentingan ekonomi dan politik. Penegasan itu disampaikan KNRP dalam rilis Catatan Akhir Tahun 2017 yang dikirim ke teraslampung.com.Kamis (28/12/201),

Baca Selanjutnya...

 

REVISI UU PENYIARAN ‘PR’ KOMISI I DPR

“Di Tahun 2017 ada yang kurang yaitu persoalan draf UU Penyiaran yang dari awal Februari 2017 hingga sekarang masih di Baleg (Badan Legislasi) DPR, belum selesai proses harmonisasi. Kita akan kirimkan surat kepada pimpinan DPR agar draf yang sudah hampir satu tahun ini bisa segera dibahas lebih lanjut,” kata Kharis di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (12/12).

Baca Selanjutnya...

 

Proses Revisi UU Penyiaran Dinilai Minim Transparansi

Peneliti dan dosen tetap Ilmu Komunikasi UI, Nina Mutmainah, mengatakan proses revisi UU penyiaran masih minim transparansi. Menurutnya, saat ini masyarakat terkesan tidak dilibatkan secara aktif dalam mengevaluasi maupun menggodok draf revisi UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran tersebut. Sampai awal Desember, drat revisi masih berada di Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). 

Baca Selanjutnya...

 

Lembaga Penyiaran Khusus di Revisi UU Penyiaran Membahayakan

Keberadaan Lembaga Penyiaran Khusus (LPKh) dalam revisi Undang Undang Penyiaran oleh Komisi I DPR dianggap membahayakan ranah frekuensi publik. Melalui LPKh, partai politik diberi kesempatan menyebarkan propaganda di saluran publik yang seharusnya bebas dari kepentingan apapun. Hal ini diungkapkan dosen Kajian Media Departemen Ilmu Komunikasi Universitas Indonesia (UI) yang juga anggota panelis calon direktur Lembaga Penyiaran Publik (LPP) TVRI Nina Mutmainnah Armando dalam ‘Dengar Pendapat dan Masukan Publik tentang LPP TVRI di Masa Depan” di DI Yogyakarta, Rabu (6/9).

Baca Selanjutnya...

 

Ada Bandit Politik Dalam Revisi UU Penyiaran

Kerja legislasi DPR jauh dari harapan publik. DPR yang diharapkan mampu bekerja dalam memenuhi kebutuhan kebijakan regulasi dalam proses legislasi malah tidak banyak UU yang dihasilkan. Pemuda Muhammadiyah yang juga Direktur Madrasah Anti Korupsi, Virgo Sulianto Gohardi dalam keterangan tertulisnya, Rabu (30/8).

Baca Selanjutnya...

 

Ada Bandit Politik Dalam Revisi UU Penyiaran

Kerja legislasi DPR jauh dari harapan publik. DPR yang diharapkan mampu bekerja dalam memenuhi kebutuhan kebijakan regulasi dalam proses legislasi malah tidak banyak UU yang dihasilkan. Pemuda Muhammadiyah yang juga Direktur Madrasah Anti Korupsi, Virgo Sulianto Gohardi dalam keterangan tertulisnya, Rabu (30/8).

Baca Selanjutnya...

 

DPR Diminta Pastikan RUU Penyiaran Lebih Demokratis

Sejumlah elemen masyarakat yang tergabung dalam Koalisi Pencinta Penyiaran Sehat Indonesia meminta Badan Legislasi DPR RI membahas kembali draf revisi Undang-Undang Penyiaran untuk memastikan sistem penyiaran lebih demokratis. Juru Bicara Koalisi Pencinta Penyiaran Sehat Indonesia Puji Rianto menilai draf revisi UU Penyiaran versi Baleg DPR tertanggal 19 Juni 2017 belum bersifat memperbaiki UU sebelumnya, melainkan justru meniadakan demokratisasi dalam penyiaran dengan mengedepankan kepentingan pemilik modal.

Baca Selanjutnya...

 
More Articles...
Badan Hukum JRKY
Pendapat anda tentang Badan Hukum untuk Jaringan Radio Komunitas Yogyakarta (JRKY)
 
Who's Online
We have 54 guests online
Diskusi
___________________________ Obrolan/Diskusi seputar Perkembangan/Kemajuan Rakom. Komentar yang melanggar norma etika, kesusilaan, menyinggung SARA, menimbulkan konfrontasi,dll akan DIHAPUS

LINK Situs Iklan akan DIHAPUS

Pengunjung
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday430
mod_vvisit_counterYesterday159
mod_vvisit_counterThis week1987
mod_vvisit_counterLast week2586
mod_vvisit_counterThis month13510
mod_vvisit_counterLast month23612
mod_vvisit_counterAll days3661249

We have: 54 guests online
Your IP: 54.167.62.170
 , 
Today: Feb 21, 2018
Yogyakarta Tempo dl
image