Portal Live Streaming
Jogja Siaga Bencana
 
FOTO BAKSOS BANTUAN AIR BERSIH DI WILAYAH KEC
FOTO BAKSOS BANTUAN AIR BERSIH DI WILAYAH KEC
FOTO BAKSOS BANTUAN AIR BERSIH DI WILAYAH KEC
FOTO BAKSOS BANTUAN AIR BERSIH DI WILAYAH KEC
FOTO BUBER JRKY 2012 (1)
FOTO BUBER JRKY 2012 (2)
FOTO BUBER JRKY 2012 (3)
FOTO BUBER JRKY 2012 (4)
FOTO BUBER JRKY 2012 (5)
FOTO BUBER JRKY 2012 (6)
FOTO KEGIATAN JRKY DI KONGRES II JRKI (1)
FOTO KEGIATAN JRKY DI KONGRES II JRKI (2)
FOTO KEGIATAN JRKY DI KONGRES II JRKI (3)
FOTO KEGIATAN JRKY DI KONGRES II JRKI (4)
FOTO KEGIATAN JRKY DI KONGRES II JRKI (5)
FOTO KEGIATAN JRKY DI KONGRES II JRKI (6)
FOTO KONSOLIDASI RAKOM JRKY (1)
FOTO KONSOLIDASI RAKOM JRKY (10)
FOTO KONSOLIDASI RAKOM JRKY (2)
FOTO KONSOLIDASI RAKOM JRKY (3)
FOTO KONSOLIDASI RAKOM JRKY (4)
FOTO KONSOLIDASI RAKOM JRKY (5)
FOTO KONSOLIDASI RAKOM JRKY (6)
FOTO KONSOLIDASI RAKOM JRKY (7)
FOTO KONSOLIDASI RAKOM JRKY (8)
FOTO KONSOLIDASI RAKOM JRKY (9)
FOTO PRA DAN KONSOLIDASI RAKOM (1)
FOTO PRA DAN KONSOLIDASI RAKOM (2)
FOTO PRA DAN KONSOLIDASI RAKOM (3)
FOTO PRA DAN KONSOLIDASI RAKOM (6)
Foto Kegiatan Baksos JRKY, Sabtu -8 Okt 2011 (1)
Foto Kegiatan Baksos JRKY, Sabtu -8 Okt 2011 (2)
Foto Kegiatan Baksos JRKY, Sabtu -8 Okt 2011 (3)
Ibu Nunuk Parwati (MMTC-JRKY)
Ketua JRKY menandatangani MoU
Ketua JRKY bersama Ibu Nunuk parwati
Ketua Yay Damandiri menandatangani Mou
Pengurus JRK foto bersama di Hotel Santika
Peserta utusan dari JRKY di Malang Jatim
foto bersama setelah menandatangani Mou
**************************************************************************************************

berita dan informasi lokal dan Nasional tentang Rakom dan Penyiaran

DPR Diminta Pastikan RUU Penyiaran Lebih Demokratis

Sejumlah elemen masyarakat yang tergabung dalam Koalisi Pencinta Penyiaran Sehat Indonesia meminta Badan Legislasi DPR RI membahas kembali draf revisi Undang-Undang Penyiaran untuk memastikan sistem penyiaran lebih demokratis. Juru Bicara Koalisi Pencinta Penyiaran Sehat Indonesia Puji Rianto menilai draf revisi UU Penyiaran versi Baleg DPR tertanggal 19 Juni 2017 belum bersifat memperbaiki UU sebelumnya, melainkan justru meniadakan demokratisasi dalam penyiaran dengan mengedepankan kepentingan pemilik modal.

Baca Selanjutnya...

 

KPI Berharap Revisi UU Penyiaran Segera Selesai

Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) menyikapi hadirnya draft Undang-Undang Penyiaran yang dibahas oleh Badan Legislasi (Baleg) DPR RI. KPI menilai kehadiran UU Penyiaran baru menjadi sebuah keharusan. Hal itu mengingat UU yang ada saat ini tidak dapat mengakomodasi perkembangan teknologi informasi terbaru sehingga muncul problematika di dunia penyiaran. Isu revisi UU Penyiaran sudah bergulir sejak 2010. "KPI berharap pembahasan RUU Penyiaran tidak berlarut-larut dan dapat segera diselesaikan untuk disahkan," ujar Ketua KPI Yuliandre Darwis dalam keterangan tertulis yang diterima , Jumat (14/7). 

Baca Selanjutnya...

 

Pengamat: Isi RUU Penyiaran Bertentangan dengan UU Persaingan Usaha Sehat

Industri penyiaran saat ini dinilai sedang mengalami masa-masa kritis ini menjelang pengesahan RUU Penyiaran 2017 di DPR RI. Hal ini karena polemik yang dimunculkan Menkominfo Rudiantara yang berusaha  mengenakan Kontribusi Kewajiban Pelayanan Universal Penyiaran (USO) yang dihitung dari pendapatan kotor lembaga penyiaran swasta (LPS) per tahun. 

Baca Selanjutnya...

 

Revisi UU Penyiaran Tidak Mematikan Industri Eksisting

Badan Legislasi DPR RI mengharapkan revisi Undang-undang Penyiaran memberikan keadilan bagi semua pihak. Ketua Badan Legislasi DPR RI Supratman Andi Agtas mengatakan saat ini revisi Undang-undang Penyiaran segera memasuki tahap konsinyering untuk kemudian ditetapkan sebagai inisiatif DPR. "Kami targetkan dalam massa sidang ini sudah ditetapkan," kata Supratman di Jakarta pada Senin (29/5).

Baca Selanjutnya...

 

Anggaran Untuk KPID Digantung

Pemda DIY mengaku kebingungan seputar kewenangan penganggaran kegiatan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID). Pasalnya terdapat dua Undang- undang (UU) yang saling bertentangan.

Baca Selanjutnya...

 

Kominfo optimistis revisi UU Penyiaran akan mulus

Kementrian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) optimistis pembahasan revisi Undang-undang (UU) Penyiaran akan mulus dijalankan.

Baca Selanjutnya...

 

Revisi UU Penyiaran bisa bikin stasiun TV mati suri

Rencana pemutakhiran Undang-Undang Penyiaran sebagai pengganti UU No. 32 tahun 2002 tentang Penyiaran perlu dikritisi, terutama untuk mengakomodasikan kepentingan industri pertelevisian Nasional.

Baca Selanjutnya...

 
More Articles...
Badan Hukum JRKY
Pendapat anda tentang Badan Hukum untuk Jaringan Radio Komunitas Yogyakarta (JRKY)
 
Who's Online
We have 153 guests online
Diskusi
___________________________ Obrolan/Diskusi seputar Perkembangan/Kemajuan Rakom. Komentar yang melanggar norma etika, kesusilaan, menyinggung SARA, menimbulkan konfrontasi,dll akan DIHAPUS

LINK Situs Iklan akan DIHAPUS

Pengunjung
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday12561
mod_vvisit_counterYesterday11623
mod_vvisit_counterThis week32056
mod_vvisit_counterLast week49341
mod_vvisit_counterThis month135077
mod_vvisit_counterLast month193574
mod_vvisit_counterAll days3038507

We have: 75 guests, 78 bots online
Your IP: 54.162.220.219
 , 
Today: Jul 27, 2017
Yogyakarta Tempo dl
image